Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kabupaten Bandung Akan Selesaikan Masalah RTLH

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_24751.jpg

    BANDUNGKAB-Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Marlan,S.Ip.,M.Si dorong adanya inovasi kolaborasi antara pemerintah, swadaya masyarakat dan pihak perusahaan, untuk solusi masalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung.

    "Kita dorong untuk lakukan pola baru yakni inovasi kolaborasi, antar pemerintah, masyarakat serta perusahaan untuk menyelesaikan persoalan RTLH. Selain dari APBN dan APBD, penyelesaian masalah ini bisa juga disokong dari CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung," ucap Marlan usai Membuka sosialisasi perbaikan Rutilahu di Gedung Dewi Sartika Soreang, selasa (5/9).

    Marlan berharap, jika kekuatan ketiganya digabung, masalah RTLH akan teratasi dengan cepat, dibangun dan diperbaiki  menjadi rumah layak huni  dan dituntaskan secara bertahap. 

    "Semua yang tercatat adalah daftar antrian penerima manfaat untuk perbaikan RTLH. Namun diperlukan kesabaran untuk realisasinya, karena tiap desa ada prioritasnya masing-masing," imbuh Dia.

    Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Ir.ErwinRinaldi,M.Sc mengakui, keterbatasan anggaran untuk RTLH membuat penanganan masalah menjadil lambat, melihat jumlah RTLH yang masih banyak.

    "Dari sekitar 70 ribu RTLH di Kabupaten Bandung, masih menyisakan 20 ribu RTLH yang harus ditangani. Tahun ini hanya ada anggaran sekitar Rp 24 miliar, sehingga hanya bisa untuk  memperbaiki sekitar 2000 RTLH  karena anggaran untuk memperbaiki sekitar Rp.7.5 sampai 15 juta per rumah," kata Erwin.

    Dia menuturkan, problem RTLH tersebut harus menjadi prioritas dan dikoordinasikan oleh provinsi dengan melibatkan swasta dan masyarakat dengan kualifikasi. Menurutnya, diperlukan kontribusi Corporate Social Responsibility  (CSR), sebagai bentuk  kepedulian perusahaan yang ada untuk mendukung pembangunan.

    "Kita akan dahulukan RTLH  yang menjadi prioritas sesuai  usulan pemerintah kewilayahan, tahun 2017 akan diperbaiki sebanyak 1000 unit RTLH di 100 desa dari 30 kecamatan," terangnya.

    Mengenai RTLH yang belum terlaporkan, pihaknya masih melakukan verifikasi pelaporan dari aparat wilayah. Dia berharap aparat kewilayahan bisa proaktif melakukan peninjauan di wilayah kerja masing- masing.

    "Untuk RTLH yang belum tertangani agar segera melaporkan pada kami, sehingga akan dilakukan verifikasi dan pendataan untuk masuk pada program perbaikan RTLH, namun selanjutnya kita akan cek apakah sudah masuk dianggaran sekarang, akan kita alokasikan di anggaran perubahan atau di APBD murni tahun 2018," ungkap Erwin.

    Menambahkan hal itu, Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Ben Indra Agusta,ST.,MM menjelaskan, salah satu yang belum tercatat laporannya yakni RTLH di Kampung Sukasari Desa/ Kecamatan Cimaung.

    "Dari informasi di lapangan, kita sudah lakukan tindaklanjut dan peninjauan. Hasilnya sudah kita periksa. Desa tersebut sebelumnya sudah menerima program kami, tapi untuk rumah milik Bapak Sumarna (70) dan 3 lainnya tahun ini tidak masuk, karena aparat desa punya prioritasnya sendiri," imbuh Ben.

    Menurutnya, tahun ini perbaikan RTLH mengalami peningkatan dari 1 desa 5 rumah menjadi 10 rumah. "Dengan sebaran RTLH banyak, sementara kemampuan terbatas, 10 rumah sudah ada peningkatan. Ke depan kita akan dorong aparat desa lebih aktif untuk turut mewujudkan rumah yang layak huni,sehat, nyaman dan lingkungan yang tertata," tutup Ben.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus