Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Kendalikan Peredaran Dextro, Jabar Usulkan Terbitkan Surat Edaran

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/bnp.JPG

    Penggunaan Dextro akhir-akhir ini telah banyak disalahgunakan, baik dari sisi jumlah maupun peruntukkannya, Untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkan khususnya kepada masyarakat, maka Jabar melalui BNP mengusulkan akan menertibkan surat edaran.

    Hal demikian, diungkapkan Kabid Pengendalian Operasi BNP Jabar, Muhammad Nissar dalam konpres yang berlangsung di BNP Jabar, Jalan Cilaki 51, Kota Bandung (15/6).

    Menurut, Nissar, BNP Jabar atas usulan tersebut, akan disampaikan kepada Gubernur Jabar. Jadi Surat edaran nantikan akan berupa surat edaran dari Gubernur Jabar kepada Kepala Daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Jabar.

    Perihal usulan tersebut, sudah disampaikan kepada Karo Umum, Humas dan Protokol Setda Jabar. Selanjutnya, untuk teknis masukannya akan diproses melalui Biro Hukum Setda Pemprov. Jabar.

    Selanjutnya, jika surat edaran tersebut, sudah terbit, maka untuk hal-hal yang sifatnya teknis akan ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota, terutama hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengawasan penjualan atau distribusi di apotek maupun toko obat.

    Usulan menerbitkan surat edaran, sambung Nissar merupakan antisipasi dari BNP untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak penggunaan dextro yang tidak terkendali atau penyalahgunaan dextro karena merujuk kepada hasil kunjungan BNP di 26 Kabupaten/Kota di Jabar ditemukan adanya penyalahgunaan dextro.

    Dari hasil survey BNP Jabar dengan bekerja sama dengan UI, ditemukan laporan penyalahguna dextro dari latar belakang pendidikan setingkat SD sebanyak 603 orang, setingkat SLTP/SLTA sebanyak 283 orang.

    Hasil survey berdasarkan usia, penyalahguna dextro tertinggi berumur antara 15 sampai 18 tahun sebanyak 695 orang, 10 sampai 14 tahun sebanyak 184 orang serta umur 7 sampai 9 tahun sebanyak 7 orang.

    Temuan berikutnya, yaitu hasil Pers tour ke Rumah Palma, diperoleh laporan jumlah pasien yang direhabilitasi di Rumah Palma sebanyak 86% adalah pengguna dextro.

    Dukungan untuk mengendalikan penggunaan dextro, terang Nissar juga sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dimana merujuk kepada hasil rapat pertemuan lintas program dengan berbagai instansi terkait masalah penggunaan obat batuk dextro merupakan masalah menonjol yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

    Peserta dari Balai Besar POM menginformasikan bahwa pemerintah telah berencana untuk meningkatkan status obat tersebut dari obat bebas terbatas menjadi obat resep dokter yaitu daftar G dengan mengubah kemasan dan menjadi tablet bungkus per 10 tablet dalam satu strip. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus