Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov Jabar Dorong Kepedulian Keterbukaan Informasi Publik

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25064.jpg
    Kadiskominfo saat memberikan penghargaan KIP

    BANDUNG-Pemahaman kepala daerah  yang baru terhadap keterbukaan informasi publik dinilai harus ditingkatkan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan terus mendorong kabupaten/kota agar memahami pentingnya kebijakan informasi publik.

    Kepala Dinas Konunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Hening Widyatmoko mengatakan keterbasan pemahaman kebijakan informasi publik menjadi salah satu pemicu nilai KIP provinsi Jawa Barat menurun dibanding tahun sebelumnya. Bahkan Jabar secara nasional sudah tidak masuk ke dalam 10 besar. 

    "Kita Harus sadari bahwa penilaian itu objektif ketika hasilnya turun harus dilihat penyebabnya apa internal maupun eksternal.  Saya belum mendalami permasalahan itu, tapi ini menjadi bahan introspeksi dalam waktu ke depan sesuai amanat pak Wakil Gubernur Jawa Barat, ini harus diperbaiki,"katanya kepada wartawan di gedung Sate Bandung, Kamis (28/9/2017)

    Kadiskominfo Jabar mengaku bahwa selama ini jika variable penilaian tersebut dihitung dengan kabupaten/kota. Oleh karena itu harus didorong kesedian mereka akan kebijakan informasi publik.

    "Pemahaman KIP kabupaten/kota di Jabar harus didorong agar tidak terjadi ketimpangan,"tegasnya. 

    Widi sapaan Kadiskominfo Jabar mengaku optimis bahwa Jawa Barat masih berpeluang untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Dengan catatan, harus ada kesamaan persepsi meskipun tidak mudah jika kebijakan informasi publik ini dihubungkan dengan kepentingan politik.

    "Kalau ada keinginan politik tentu sulit. Itulah penyebabnya mengapa suatu daerah tadinya bagus KIPnya sekarang menurun. Tapi tentu saja ada oenyebab lainnya yang harus dicari,"terangnya. 

    "Ada ketakutan yang tidak perlu. Memang harus di catat mana informasi yang harus terbuka untuk publik dan itu tidak boleh ditutupi,"ujarnya. 

    Widi menilai secara umum penurunan nilai KIP dipicu oleh kekurang perhatian terhadap kebijakan informasi publik. 

    "Perlu diketahui bahwa hak untuk mengetahui informasi sudah diakui secara internasional,"punagkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus