Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    WTP Adalah Akurasi Keuangan dan Manfaatnya Bagi Masyarakat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25119.jpg

    BANDUNG-Program yang digulirkan pemerintah harus bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Jadi secara akuntabilitas penggunaan anggaran tidak hanya sebatas dibelanjakan dan dilaporkan secara baik saja tapi dampak positifnya tidak terlihat.

    "Ini setingkat lebih tinggi dibandingkan WTP yang semata-mata memmantau laporan pendayagunaan keuangan secara wajar digunakan atau tidak digunakan,"kata Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) kepada wartawan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat jln Ir H Djuanda, Bandung (2/10/2017)

    Namun, kata Heryawan, kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak merekam kegunaaan atau manfaatnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi dibuat akuntabilitas kinerja, maka tidak hanya sebatas pendayagunaan keuangan tapi harus tepat, baik dan efisien yang dilihat dari output maupun out come sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

    Aher mengakui, bahwa Sistem Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip) nilai A baru diperoleh Provinsi Jawa Barat dan kota Bandung sedang nilai B baru Kota Sukabumi yang lainnya baru nilai CC dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara/ Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).

    Untuk mendorong Kabupaten/Kota agar Sistem Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip) memperoleh nilai AA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melakukan berbagai langkah, pertama, memperbaiki laporan kinerja karena boleh jadi kinerja sudah bagus tapi laprannya masih terdapat kekurangan.

    "Nah, ini tentu kita ingin kita lakukan dua langkah yaitu pertama, memperbaiki laporan kinerja karena boleh jadi kinerja sudah bagus tapi laporannya dinilai masih buruk,"ungkapnya.

    Menurutnya sebuah program pemerintah itu mengalir dari hulu sampai ke hilir dan program yang paling ujung menggambarkan visi dan misi kepala daerah.

    "Maka dipastikan laporannya harus A,"ujarnya.

    Aher menambahkan, ketika laporan keuanganya benar atau WTP dan  bermanfaat dari awal sampai akhir maka nilainya A. Boleh jadi programnya sudah bagus dengan indikator kinerja utama sesuai dengan yang dirumuskan sejak awal tapi dalam pelapornya kurang bagus.

    "Maka program pertama adalah kita memfasilitasi dan membimbing dan melakukan koordinasi kabupaten/kota supaya ada perbaikan pelaporan,"jelas Aher.

    Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu lebih prinsip membangun kesesuaian antara program dengan Indikator Utama (IKU) serta visi misi kepala daerah.

    "Maka sesuaikan antara program yang ada dengan tujuan RPJMD itu, boleh jadi program dilakukan dilapangan tapi enggak nyangkut dengan apa yang dirumuskan dalam RPJMD," tegasnya.

    "Jika sudah ditata dengan baik dan sudah ada kesesuaian. Jadi, sambung Aher, kan boleh jadi programnya belum sesuai dengan tujuan besar pembangunan. Tapi sudah diprogramkan dan dilaksanakan. Itu lebih sulit diperbaiki,"tambah Aher.

    Aher berharap ke depan harus sesuai antara program dengan tujuan besar pembangunan. Maka harus dilakukan perbaikan kinerja dan perbaikan alur kinerja dari hulu ke hilir. Bagaimana kinerja itu mengalir dari mulai visi misi, indikator sampai ke program pelaksanaan.

    "Ini semua dijalankan dari atas ke bawah begitupun bisa sebaliknya. Nah kalau itu bisa terjadi maka nilai Sakipnya pasti A,"pungkasnya. (MAT)

     

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus