Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Perubahan Iklim Harus Jadi Perhatian Dalam Raperda Pupuk dan Gabah

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_0856.jpg

     

    BANDUNG-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Provinsi Jawa Barat berpendapat, informasi perubahan iklim harus menjadi perhatian dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Dana Talangan Pupuk Bersubsidi dan Gabah dan Raperda tentang Pengelolaan Pupuk dan Gabah karena menyangkut pola tanam. Sedangkan pola tanam akan berkaitan dengan ketersediaan pupuk. Dua hal ini menjadi satu keping mata uang yang tidak bias dipisahkan.
     
    “Perubahan iklim yang sudah di depan mata sudah semestinya harus dijadikan sebagai mainstream dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Kami melihat dalam draft kedua reparda tersebut belum terakomodir dengan baik,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Drs.H. Yusuf Fuadz terkait Raperda Pengelolaan Dana Talangan Pupuk Bersubsidi dan Gabah dan Raperda tentang Pengelolaan Pupuk dan Gabah.
     
    Dari riset yang dilakukan OXFAM, organisasi internasional yang focus pada bidang ketahanan pangan, lanjut Yusuf, harga pangan dunia diperkirakan akan meningkat hingga 180 persen apda tahun 2030. Kenaikan disebabkan oleh perubahan iklim dan kenaikan harga minyak dunia.
     
    Diperkirakan aka nada lima milyar warga dunia yang kelaparan pada tahun 2030. Dan saat ini, hamper satu milyar orang di dunia telah menderita kelaparan. Warga yang kelaparan itu, sebagian besar berada di wilayah Asia Pasifik dengan jumlah mencapai 578 juta orang. Sedangkan di Negara maju ada 19 juta orang.
     
    “Ironisnya, 50 persen jumlah orang lapar di dunia adalah keluarga petani yang notabene merupajan produsen pangan. Sedangkan 20 persen kelaparan diderita masyarakat urban, 10 persen lainnya dialami keluarga peternak dan 20 persen sisanya dialami oleh petani non pangan,” katanya.
     
    Hasil riset tersebut, menurut Yusuf, sudah semestinya membangun kesadaran bari bagi para pemegang kebijakan agar pada saat menyusun kebijakan harus mempertimbangkan aspek perubahan iklim dalam substansi kebijakan. Demikian pula dalam setiap perumusan program dan kegiatan yang akan dibuat harus menjadikan perubahan iklim sebagai mainstream. (enal)
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus