Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Presiden Jokowi Serahkan Bansos PKH di Cilegon

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25212.jpg

    BANDUNG-Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Cilegon, Provinsi Banten. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar dana bantuan sosial tidak digunakan untuk keperluan diluar pendidikan dan kesehatan. 

    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi Johan Budi. 

    "Tidak bosan-bosan saya sampaikan, jangan pakai uang bansos ini untuk beli pulsa dan rokok ya. Tapi untuk pendidikan dan kebutuhan sekolah anak. Kalau ketahuan akan saya cabut kartunya," kata Presiden, dalam keterangan resminya di Bandung, Jumat (6/10/2017)

    Jumlah KPM PKH di Cilegon mencapai 3.486 keluarga di tahun 2017 dan akan bertambah sebanyak 1.028 keluarga di tahun 2018. Sehingga total mencapai 4.514 keluarga. Adapun total bantuan sosial yang disalurkan kepada Cilegon yaitu senilai Rp20,6 miliar yang terdiri dari PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Disabilitas,Bantuan Sosial Lanjut Usia, Bantuan Sosial E Warong, dan Bantuan KUBE UEP.

    Adapun, Menteri Sosial RI (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memastikan persiapan penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan hampir rampung. Pencairan pertama kepada 10 juta KPM akan dilaksanakan Februari 2018. 

    "Dalam waktu dekat akan ada rekrutmen pendamping. Insya Allah semua infrastruktur penunjang telah siap dan di bulan Februari 10 juta KPM bisa menikmati bantuan sosial tersebut. Baik KPM lama maupun baru," ungkapnya

    Terkait distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), lanjut Khofifah, akan dilakukan setelah proses personalisasi dan aktivasi selesai dilakukan bank penyalur. Kementerian Sosial menargetkan semuanya telah selesai di penghujung tahun 2017. 

    "Proses cetak kartunya sudah selesai sejak Agustus lalu. Khusus proses aktivasi memang akan memakan waktu cukup lama karena harus melakukan pencocokan data satu persatu," imbuhnya. 

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyatakan rasa optimistisnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan berada di kisaran 9,5 - 10 persen di tahun 2018 mendatang. Menurutnya, dengan mekanisme non tunai yang digulirkan pemerintah saat ini, program afirmasi pengurangan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

    Berdasarkan, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memperlihatkan PKH menjadi program paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio. Angkanya tinggi sekali dibanding peringkat kedua dan ketiga program lainnya yakni Program Indonesia Pintar dan subsidi listrik.

    "Saya kira fakta ini perlu diapresiasi karena peralihan dari tunai ke non tunai memiliki dampak yang juga tidak bisa dianggap sepele yakni peningkatan rasio inklusi keuangan Indonesia yang ditargetkan menjadi 75 persen pada tahun 2019," pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus