Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Presiden: Perppu Ormas Sesuai Kajian

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25418.jpg

    BANDUNG- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membantah bahwa penerbitan Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai bentuk represif dari pemerintah.

    Menurut Presiden, sebelum pemerintah menerbitkan Perppu Ormas, terlebih dahulu dilakukan kajian-kajian yang dilakukan oleh Menkopolhukam serta pengumpulan data-data, baik data yang berupa video, buku-buku maupun tulisan-tulisan.

    "Dari hasil data-data yang terkumpul dilihat dari semua sudut keamanan, sudut kebangsaan dan sudut ketatanegaraan. Kesimpulan yang ada saat itu memang dibutuhkan sebuah Perppu karena tanpa Perppu nanti akan apa, penanganan itu bukan urusan massa ormasnya, penanganan yang berkaitan dengan eksistensi negara itu menjadi bertele-tele," ucapnya.

    Dalam silaturahim dengan Pengurus Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Selasa (17/10) malam, Presiden mengatakan, Perppu Ormas sangat demokratis, dimana setelah dibuat Perppu nanti masih maju di DPR, untuk menentukan setuju tidaknya keberadaan Perppu Ormas tersebut.

    "Bisa saja di situ (DPR) dibatalkan atau ditolak, itu pun juga masih diberi kesempatan dari sisi mekanisme hukum, silahkan maju ke judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mekanisme itu semua ada, kalau represif itu "mau saya ini, kamu ga mau ya tetap saya ini, kan tidak seperti itu", mekanisme itu semuanya bisa ditempuh, bisa aja dibatalkan di DPR, kenapa tidak?," katanya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus