Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    PT. IGP Tawarkan Investasi Rp 1,5 Triliun Untuk Pengolahan Sampah

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25663.jpg

    PT. Indo Green Power (IGP) yang merupakan perusahaan afiliasi dari Hangzhou Jinjiang Group Co. Ltd. China melakukan audiensi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya terkait investasi pengelolaan sampah. Pasalnya, IGP tertarik untuk menanamkan investasi sebesar Rp 1,5 Triliun di Kota Bogor.

    General Manager PT. IGP Ahbar Khaerun atau akrab disapa Erick mengatakan, pertemuan dengan Wali Kota Bogor ini untuk mempresentasikan pemprosesan sampah dengan sistem Insenerasi dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang belum ada di Indonesia.

    “Kami melihat Kota Bogor membutuhkan hal itu mengingat setiap harinya Kota Bogor menghasilkan sampah sebanyak 700 ton,” ujarnya seusai pertemuan di ruang Paseban Punta, Balaikota Bogor, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bogor,  Jumat (03/11/2017).

    Ia menuturkan, dengan menggunakan Insenerasi hasil dari pembakaran panasnya akan menjadi listrik yang bisa dimanfaatkan PLN. Mereka membutuhkan seribu ton sampah yang nantinya akan menghasilkan 24 Watt listrik.

    “Empat wattnya dipakai sendiri, sisanya dijual ke PLN. Karena kami tidak bisa menjual listrik,” imbuhnya.

    Menurut Erick, sistem insenerasi ini dari cost lebih murah dibandingkan memakai sistem renville dimana jika satu lokasi sudah penuh harus mencari lokasi lainnya. Sementara sisa residu dari sistem insenerasi seribu ton sampah hanya 3 persen berupa batu-batu yang bisa langsung di buat batako ringan.

    “Kami hanya membutuhkan lahan sekitar empat hektar dengan sampah 1.000 ton perhari,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, banyak perusahaan waste to energy  yang menawarkan seperti ini. Namun persoalannya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah melakukan MOU dengan Provinsi untuk menyetorkan sampah sebanyak 500 ton ke Nambo. Sedangkan di Kota Bogor tidak ada lahan seluas lima hektar.

    “Saat ini tidak bisa juga masuk ke galuga dan ada lahan di Kayumanis pun tidak diperuntukkan untuk TPA,” pungkasnya. (fla/hari-SZ)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus