Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Rakor Keamanan Informasi dan Persandian di Jabar

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25740.jpg

    PURWAKARTA-Sebagai salah satu upaya untuk memahamkan tugas dan fungsi persandian dan keamanan informasi terhadap penyelenggaraan fungsi persandian dan keamanan informasi Kab/Ko se-Jabar, pihak Diskominfo Prov.Jabar menyelenggarakan rapat koordinasi yang berlangsung pada Kamis (9/11) bertempat di Ruang Rapat Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) wilayah II Prov.Jabar di Purwakarta.

    Hadir sebagai peserta rakor yaitu, para penyelenggara persandian, dan para pejabat Diskominfo Kab/Ko se-Jabar dan Kepala BKPP Wil II beserta pejabat strukturalnya, serta para pejabat esselon III Diskominfo Prov. Jabar. Rakor dibuka oleh Kepala Diskominfo Prov. Jabar, Hening Widiatmoko.

    Kepala Diskominfo Prov.Jabar dalam sambutan pembukaannya menjelaskan, di era keterbukaan informasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan perkembangan dunia siber, telah membawa perubahan dalam tatanan pemerintah, salah satunya yaitu penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government yang sekarang sudah mengarah pada e-governance.

    Dengan meningkatnya kerawanan dan ancaman dibidang TIK diperlukan langkah-langkah pencegahan, perlindungan, penanggulangan dan pemulihan, serta pemantauan dan pengendalian dibidang keamanan informasi. Keamanan informasi harus mampu memberikan jaminan keamanan secara komprehensif yang meliputi jaminan atas kerahasiaan, keutuhan, keontetikan, ketersediaan dan nir penyangkalan, jelasnya.

    Menurut Kadiskominfo, bahwa keamanan suatu informasi dilingkup pemerintah terangkum dalam urusan wajib bidang persandian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, bahwa urusan persandian merupakan urusan wajib yang kewenangannya dibagi kepada seluruh pemerintah daerah.

    Berdasarkan PP No.18 Tahun 2016, bahwa persandian sebagai salah satu urusan dilaksanakan oleh dinas tersendiri atau dirumpun ke dinas komunikasi dan informatika, tambah Hening Widiatmoko.

    Oleh karena itu, lanjut Hening Widiatmoko, maka yang selama ini persandian berada di Sekretariat Daerah, maka saat ini telah bergabung ke Diskominfo dan menjadi satu bidang atau eselon III dan untuk di tingkat provinsi menjadi bidang keamanan informasi dan persandian.

    Kami berharap para pejabat yang menangani persandian dan Diskominfo di Kab/Ko bisa mengikuti rakor ini sampai selesai. Kita akan mendapatkan pemahaman informasi tentang persandian dari Lemsaneg, dan akhir rakor bisa membuat rekomendasi untuk tindak lanjutnya.

    Sementara itu Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Prov. Jabar, Asep Saepuloh dalam laporannya menjelaskan, bahwa rakor ini bertujuan memberikan pemahaman tentang persandian dan keamanan informasi bagi para penyelenggara persandian di kab/ko. Nanti di akhir sesi akan disusun rekomendasi tentang pentingnya pembentukan persandian dan perlunya anggaran pendukungnya. Rekomendasi itu akan ditandatangi oleh perwakilan Kab/Ko se-Jabar, jelas Asep.

    Rakor akan berlangsung satu hari, dan menghadirkan nara sumber dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus