Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sistem Informasi di Lingkup Pemerintahan Cenderung Tidak Aman

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_25744.jpg

    KABGARUT-Dr. Turun Juhana, ST. MT, menilai sistem informasi yang dikelola pemerintah ada kecenderungan kurang jaminan keamanan. Kondisi inilah yang kemudian menempatkan Indonesia di urutan urutan 5 atau 6 negara sebagai target perang cyber.

    Menurut Dosen Program Studi Teknik Telekomunikasi ITB itu, berdasarkan data tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 29 dalam kasus serangan terhadap jaringan. Setahun kemudian (tahun 2016) sudah naik peringkatnya menjadi ke-7 di dunia akibat serangan itu.

    Ditemui di sela-sela Sosialisasi Keamanan Informasi Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, di Alamanda Hotel Dan Resort, Kamis (9/11), Turun mengingatkan aparatur pemerintah agar senantiasa melindungi aset informasi instansi penyelenggara layanan publik dari segala bentuk ancaman, baik eksternal maupun internal, sengaja atau tidak. 

    Serta melindungi informasi dari ancaman keamanan informasi yang meliputi kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) dan  mengurangi dampak dari terjadinya insiden kemanan. Ia juga menyarankan agar ada Awarness, tata kelola serta kesepahaman antar steakholder.

    Sepakat dengan Tutun, Prof. Dr. Ir. Adit Kurniawan, M.Eng menyarankan agar menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama dalam memperlakukan perangkat kerja di kantor, seperti mengunduh aplikasi yang illegal, sembarang mengakses informasi via laman yang  mengandung virus dan bocornya informasi kepada pihak luar yang memiliki misi lain. Aparatur diharapkan mampu memilih dan memilah agar sistem keamanan informasi tetap terjaga.

    Sementara itu Sekretaris Diskominfo Kabupaten Garut, Drs. Diar Cahdiar Antadiredja, M.Si, mengatakan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat dibutuhkan pada setiap aspek kehidupan.  Hal ini membuat individu, organisasi pemerintah (negara) sangat rentan serangan terhadap sistem informasi, seperti kejahatan peretas (hacking cyber), kejahatan teroris (terrorism cyber, dan kejahatan dunia maya (cybercrime).

    Pemerintah memiliki peranan penting untuk memastikan keamanan informasi dengan mengembangkan infrastruktur TIK dan membangun' sistem untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman-ancsmsn keamanan informal.

    Salah satu antisipasinya, saran Diar, denga memegang prinsip 4R informasi (right information), right people, riight time dan right form.

    Menurut Kepala Bidang TIK, Ahmad,  ST., MT, sosialisasi ini  diikuti 60 peserta dari masing-masing SKPd yang sehari-hari bertugas sehari-hari sebagai pengelola dan pengolah data sistem informasi, penanggung jawab teknologi informasi di SKPD, serta para pengguna/user sistem informasi manajemen SKPD.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus