Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Peran PPID Wujudkan Clear & Clean Governance

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_26242.jpg

    PURWAKARTA-Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin berat karena dinamika dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini diungkapkan oleh Asda 3 Pemprov Jabar, Dr. Solihin mewakili Wakil Gubernur Jabar dalam sambutan Pembukaan Rakor PPID lingkup Pemda Prov. Jabar, Senin (4/12) di Bukit Indah Plaza Hotel Kabupaten Purwakarta.

    "Saya berharap kepada setiap Perangkat Daerah wajib membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan Perangkat Daerah tersebut. Oleh karena itu, hak atas informasi menjadi sangat penting, karena semakin terbuka penyelenggaraan pemerintah untuk diawasi publik maka penyelenggara pemerintah tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan," demikian ungkap Solihin.

    Mengibaratkan dengan angkutan kota yang transparan, bisa dilihat dari luar dan dari dalam angkot sehingga penumpang maupun masyarakat yang berjajar tahu isi angkot demikian pula halnya dengan transparansi pada Perangkat Daerah.   
    "Dengan membuka akses publik terhadap informasi, pada akhirnya akan menghapuskan prasangka buruk dan Perangkat Daerah termotivasi untuk bertanggung jawab pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hal itu dapat mempercepat pemerintahan yang terbuka dan merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, serta mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)," pungkas Solihin.

    Rakor diikuti oleh 50 PPID lingkup Pemda Prov. Jabar, dengan materi pembahasan format laporan tahunan PPID Pembantu, Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), dan penyusunan rancangan SOP Pelayanan Informasi Publik.

    Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Kabiro Humas dan Protokol, Sony S. Adisudarma, rakor ini diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik antara PPID Utama dengan PPID Pembantu serta tersusunnya SOP Pelayanan Informasi Publik, DIP dan DIK serta laporan tahunan pelayanan informasi publik.

    Adapun yang akan menjadi nara sumber Rakor PPID berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo dan Komisi Informasi Prov. Jabar. Rakor berlangsung dari tanggal 4 s.d 6 Desember 2017. (vit-ast)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus