Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Masyarakat Harus Aktif Berantas Korupsi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_26364.jpg
    Kampanye anti korupsi

    BANDUNG-Pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, peran serta masyarakat juga diperlukan, sebab hal itu merupakan kerja kolektif.

    Hal itu diungkapkan Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Mohammad Dofir, usai upacara peringatan Hari Anti Korupsi Internasional 2017 di Kantor Kejati Jabar, Jumat (8/12/2017)

    Dofir mengatakan Hari Anti Korupsi Internasional 2017 menjadi momentum meneguhkan kembali komitmen untuk turut serta menciptakan iklim yang kondusif, aman dan tepat sasaran bagi berjalannya pembangunan di berbagai bidang dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan mengambil tema 'Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera', memiliki makna bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja kolektif yang membutuhkan partisipasi luas dan masif.

    Dofir menjelaskan dalam upaya pemberantasan korupsi, pihaknya gencar melakukan upaya preventif atau pencegahan. Sejumlah program digulirkan, semisal membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Daerah (TP4D). Ada pula program Jaksa Masuk Desa, Jaksa Masuk Sekolah, dan Jaksa Masuk Pesantren. 

    "Ini merupakan inovasi dalam rangka mencegah korupsi sejak dini," tegas Dofir. 

    Adapun, capaian kinerja selama 2017 dalam penanganan perkara korupsi, Dofir mengungkap, pihaknya telah melakukan penyelidikan sebanyak 55 perkara, penyidikan 41 perkara, penuntutan 76 perkara yang terdiri dari 39 perkara penyidikan dari kejaksaan dan 37 perkara penyidikan dari kepolisian, serta eksekusi sebanyak 15 perkara. 

    "Jumlah itu, Kejati Jabar dan kejaksaan negeri se-Jabar telah menyelamatkan keuangan negara dalam tahap penyidikan dan penuntutan lebih dari Rp 8,9 miliar,"pungkasnya (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus