Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Netty Heryawan Kecam Beredarnya Video Porno Pelecehan Anak

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_26803.jpg

    BANDUNG-Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat mengecam beredarnya video porno di media sosial yang memuat konten tindakan asusila terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindakan aksi pornografi. 

    Ketua P2TP2A Jabar, Netty Prastyani Heryawan mengatakan, pihaknya akan mencari pelaku untuk mengungkap siapa pembuat video porno itu termasuk lokasi pembuatannya.

    P2TP2A Jabar akan memberikan penanganan advokasi kepada anak yang menjadi korban asusila jika identitasnya sudah ditemukan oleh Polda Jabar. 

    "Itu tentu saja menjadi kewenangan pihak kepolisian. Kita nanti akan melakukan perlindungan anaknya yang menjadi korban dalam video itu,"kata Netty kepada wartawan di gedung Negara Pakuan, Bandung, Sabtu (6/1/2018) 

    Netty menyebutkan, pihaknya akan merujuk kepada standar pelayanan minimal (SPM) yang sudah diatur oleh Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan No 1 Tahun 2010.

    "Sudah pasti anak dibawah umur yang menjadi korban akan mengalami trauma sehingga harus kita pulihkan,"tegas Netty

    Selanjutnya, istri Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan ini juga mengimbau kepada masyarakat khususnya para orang tua dan keluarga hendaknya mampu melakukan pengawasan terhadak putra-putrinya yang kini hidup di era globalisasi dengan kemajuan teknologi. 

    Tentu kondisi tersebut menjadi salah satu ancaman bagi generasi yang tadinya tidak mengenal konten pornografi menjadi tahu dan mengenalnya karena mudahnya mengakses situs yang berbau konten pornografi. 

    Dia juga mengimbau kepada masyarakat tidak perlu menyebarkan atau memviralkan video sehingga bisa memperluas spektrum tayangan desktruktif khususnya kejiwaan anak-anak di bawah umur dan umumnya terhadap masyarakat. 

    "Kita berharap dengan Undang Undang ITE yang ada maupun UU pornografi dan perlindungan anak, polisi mampu mengungkap dan mengadvokasi proses hukumnya,"pungkasnya (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus