Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Netty: Perda Pornografi Harus Yuridis dan Inplementatif

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_26804.jpg

    BANDUNG-Sejauh ini DPRD Jabar sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) pornografi. Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, Netty Prastyani Heryawan mengatakan Perda pornografi harus Yuridis (ditegakan) dan Implementatif (Dilaksanakan). Artinya Perda teresebut harus ditekan proses hukumnya dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat karena Perda bersifat mengikat.

    "Berbeda dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang hanya mengikat di lingkungan pemerintahan provinsi sedangkan Perda mengikat seluruh komponen masyarakat,"kata Netty kepada wartawan di gedung Negara Pakuan, Bandung, Sabtu (6/1/2018) 

    Netty menyebutkan, dengan adanya Perda Pornografi pasti akan merujuk kepada Undang Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jadi yang harus dilengkapi bagaimana menerjemahkan Undang Undang pornografi dalam konteks kekinian dan kedisinian di Jawa Barat. 

    Menurut Netty, membuat Perda itu bukan sekedar seperti orang latah tapi Perda itu harus mendapatkan pembenaran secara yuridis. "Artinya Perda itu harus bisa diimplementasikan,"ujar Netty.

    Selanjutnya, Perda juga harus mengangkat akar budaya masyarakat sehingga jika hanya sebatas memindahkan beberapa pasal ke dalam Perda tentu belum bersifat lexspesialist. Artinya Perda yang dibuat harus bisa melindungi masyarakat Jawa Barat dengan berbagai aspek demografi, biografi dan sosial culturalnya. 

    "Jadi harus betul-betul bisa mengikat komponen masyarakat jangan sebatas normatif tertulis dan disahkan menjadi perda tapi kemudian enggak bertaring untuk melindungi masyarakat dari berbagai konten pornografi,"pungkasnya. (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus