Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov Jabar Serius Tangani Persoalan Citarum

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_26823.jpg

    BANDUNG-Menanggapi pemberitaan Kompas edisi Jumat, 5 Januari 2018, halaman 1 berjudul "Target Citarum 2018 Gagal", Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan, berita tersebut kurang proporsional dan menihilkan kiprah dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dengan dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk dukungan dari Kodam III/Siliwangi, sejak tahun 2016, sehingga terbentuk opini publik seolah Pemprov Jabar tidak berbuat apa-apa. 

    Anang menegaskan, untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat terkait upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, terkait status sungai Citarum. Masyarakat perlu memahami secara benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang status sungai Citarum. 

    "Hal ini penting karena terkait dengan urusan kewenangan dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Karena ketika Pemprov mengerjakan suatu kegiatan, walaupun tujuannya baik untuk kehidupan masyarakat, tetapi tetap saja dianggap salah secara hukum,"kata Anang kepada wartawan di Bandung, Senin (8/1/2018)

    Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012, sungai Citarum adalah sungai strategis Nasional, maka pengelolaan sumber daya air pada sungai Citarum dengan semua implikasinya adalah kewenangan  Pemerintah Pusat, yang operasional kesehariannya di bawah BBWS Citarum, yaitu UPT Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

    Selanjutnya, Daerah Tangkapan Air DAS Citarum Hulu yang adalah kawasan hutan Negara, berupa hutan lindung dan hutan produksi dikelola oleh Perum Perhutani serta hutan konservasi dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA), yaitu UPT Kementerian LHK. Sedangkan tanah Negara lainnya juga dikelola oleh BUMN (PT. Perkebunan Nusantara VIII) dan BUMS (PT. Perkebunan Besar Swasta).

    Kewenangan perizinan, pembinaan, pengawasan, pembinaan dan pengendalinannya pelaksanaan tugas BBKSDA dan Perum Perhutani secara teknis adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN untuk Perum Perhutani dan Kementerian Pertanian untuk PTPN VII dan BUMS (Perkebunan Besar Swasta).  

    "Pemberitaannya bersifat parsial dan tendensius karena sama sekali tidak menyinggung peran pemerintah pusat dan sepenuhnya menyoroti peran Pemprov Jabar, yang justru merujuk Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 dan Permen PU No.11A Tahun 2006, justru Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan memadai,"tutur Anang.

    Selain itu, pemanfaatan Sumberdaya Air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sejauh ini digunakan sebagai sumber energi primer 3 PLTA yakni Saguling, Cirata dan Jati luhun menghasilkan hampr 2.000 MW listrik, yang merupakan penyangga stabilitas pasokan listrik interkoneksi Jawa, Madura dan Bali. 

    Citarum juga merupakan sumber air baku air minum 80 % PDAM Jaya (6%), irigasi  (86,70%), sumber air perkotaan (0,370%) dan pemasok air kegiatan rumah tangga dan industri (2%).

    "Pemberitaannya bersifat subyektif dan timpang, karena mengerdilkan kontribusi Sungai Citarum yang diakui para pihak berkualitas air baku lebih baik dari sungai lainnya, sebagaimana diakui Pimpinan PAM Jaya dan PAM Lyonnaise (dalam porsi minim) pada publikasi tersebut. 

    Pemanfaatan sumberdaya air Citarum untuk air baku PDAM Jaya, PLTA dan pasokan air untuk kegiatan ribuan industri di sepanjang DAS Citarum menghasilkan pendapatan Negara dan DKI Jakarta triliunan rupiah setiap tahun. Sedangkan, dalam konteks pemanfaatan sumberdaya air Citarum untuk kegiatan pertanian, sawah-sawah yang diairi oleh air dari sungai Citarum seluas 420,000 Ha merupakan lumbung padi Nasional, memberikan kontribusi terhadap pasokan pangan nasional sebanyak 6,5 juta ton/tahun atau hampir 9 % produksi pangan Nasional atau setara lebih Rp. 35 Triliun/tahun. 

    Dalam hal ini Jawa Barat tidak memperoleh pendapatan dari pemanfaatan sumberdaya air untuk PAM Jaya, industri dan listrik yang keuntungannya tentu saja sangat besar, baik melalui pajak eksport industri, hotel, perumahan mewah, dan lainnya 

    "Dengan tidak adanya pendapatan untuk Jawa Barat, tentu saja rakyat Jawa Barat merasa diperlakukan tidak adil dan kita harus menggugat atas hak-hak rakyat Jawa Barat,"pungkasnya (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus