Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27085.jpg

    KABSUKABUMI- Bertempat di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan rapat paripurna penetapan keputusan DPRD tentang perubahan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2018.

    Dimana dalam Propemperda dibahas tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum,perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,perubahan atas peraturan daerah nomor 23 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaanserta pencabutan peraturan daerah nomor 28 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan dan penyelenggaraan perlindungan anak, Senin (22/1).

    "Kedepannya PDAM harus dapat lebih meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat maupun peningkatan dalam kualitas atau kuantitas, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat terpenuhi kebutuhannya akan air bersih yang berkualitas" ungkap Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami dalam sambutan rapat paripurna tersebut.

    Bupati Sukabumi menambahkan, mengenai perubahan atas perda nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi kewenangan satuan polisi pamong praja.

    “hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, bahwa satpol pp dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.” jelasnya.

    Selanjutnya untuk raperda tentang pencabutan perda nomor 28 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan, Bupati menyampaikan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah yang telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, serta menindak lanjuti surat edaran menteri dalam negeri nomor 500/3231/sj tentang tindak lanjut peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2017 dimana dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah diminta segera untuk melakukan pencabutan peraturan daerah yang terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan.

    Sementara itu, mengenai raperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak bupati berpendapat bahwa perda tersebut untuk memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat terutama hak-hak anak dan para petugas di lapangan sehingga pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat berkewajiban untuk menerbitkan regulasi berupa perda yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan anak.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus