Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Soal Coklit, KPU : Cari Solusi, Jangan Tambah Masalah

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27165.jpg

    BANDUNG-Menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu bersama 2019, potensi masalah yang dihadapi penyelenggara pemilu cukup besar. Oleh karena itu perlu dicari solusinya, dan jangan menambah masalah. 

    Hal itu, dikemukakan Komisioner KPU Jabar Nina Yuningsih pada acara rapat koordinasi persiapan verifikasi parpol pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Aula Setia Permana Jl. Garut No. 11 Bandung (26/1/2018)

    Menurut Nina, setiap masalah seperti pada saat coklit atau verifikasi harus secepatnya diatasi dan jangan di-blow up. Selain itu, KPU Jabar berkomitmen menciptakan pemilihan yang berintegritas, bernilai, dan bermartabat. Sehingga kewajiban normatif yang harus dipenuhi penyelenggara pemilu untuk meminimalkan masalah.

    "Potensi masalah dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik. Semua itu harus berpijak dari penyelenggara pemilu yang transparan dalam tataran normatif," tegas Nina.

    Adapun, Komisioner Endun Abdul Haq menyatakan terdapat 19 petahana bupati/walikota serta 13 anggota DPRD kabupaten/kota dan 2 anggota DPRD provinsi pada Pilgub dan Pilkada serentak 2018. Para petahana itu harus segera menyerahkan surat cuti.

    Menurut Endun, KPU Jabar juga akan melakukan rapat pleno penetapan paslon pada 12 Pebruari dan pada 13 Pebruari pengundian nomor urut paslon. 

    "Pengundian akan dilakukan di SOR Arcamanik Bandung," ujar Endun.

    Pada saat yang sama Komisioner KPU Jabar lainnya, Agus Rustandi menjelaskan perbedaan prinsip Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.  Perbedaan utama adalah tidak ada istilah verifikasi faktual, tetapi istilah verifikasi saja pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. 

    "Pada peraturan yang terakhir juga menegaskan verifikasi dilakukan terhadap pengurus, keterwakilan perempuan, domisili, dan keanggotaan,"pungkasnya (MAT)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus