Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Menteri Yasonna Bakal Revisi KUHPidana

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27611.jpg

    BANDUNG,-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan merevisi Undang-undang KUHPidana. Berdasarkan KHUPidana baru, maka dimungkinkan adanya perubahan sistematika penghukuman.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan untuk pidana ringan bisa tidak harus dikurung di dalam lapas atau Rutan tapi bisa kerja sosial atau dikenakan denda. 

    "Cara seperti itu, maka kebutuhan akan kapasitas Lapas atau Rutan termasuk membuat bangunan baru bisa ditekan,"kata Yasonna di SOR Arcamanik, Rabu (21/2/2018)

    Kemenkumham terus berupaya melakukan penambahan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan.

    Saat ini sudah terdapat 463 Lapas dan Rutan di Indonesia yang dijaga oleh sekitar 14.000 sipir. Namun, kapasitas Lapas dan Rutan masih perlu peningkatan mengingat banyaknya masyarakat yang tersandung masalah hukum.

    "Kapasitas terus ditambah, karena setiap harinya banyak orang ditangkap," ungkap Yasonna 

    Namun Kemenkumham belum berencana menambah Lapas atau Rutan mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan baru cukup besar sehingga direncanakan merevisi Undang Undang KUHPidana yang saat ini masih menunggu disahkan oleh DPR RI.

    "Sekarang dalam pembahasan. Saya harap pada masa sidang yang akan datang bisa disahkan,"pungkasnya

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus