Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Biaya Pengelolaan Sampah PR Pemerintah

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27710.jpg

    BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong agar pemerintah dan pihak swasta memikirkan teknologi pengelolaan sampah yang tepat namun efisiensi dari sisi kemampuan anggaran daerah.

    Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan pengelolaan sampah di Provinsi Jabar saat ini telah sampai pada tahap kritis dan krusial. “Sementara TPA sampah yang dioperasikan oleh kabupaten/kota dalam kondisi yang tidak layak secara sistem operasional,” katanya di Bandung,Rabu (28/2/2018).

    Menurutnya masalah ini lahir karena pembiayaan untuk pembangunan dan pengoperasian TPA baik provinsi maupun kabupaten/kota belum mendapat prioritas anggaran yang mencukupi. “Karena itu selain aspek teknis dan sosial, teknologi pengolahan harus mempertimbangkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah,” tuturnya.

    Permimtaan ini menurut Iwa sudah disampaikan dalam workshop pengelolaan sampah untuk energi yang dihadiri Kemenko Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang dan JICA di Bandung.

    “Kita perlu duduk bersama untuk merumuskan teknologi pengelolaan berdasarkan karakteristik, rencana pemanfaatan hasil sampah, ketersediaan lahan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar TPA. Juga pentingnya kemampuan pembiayaan,” tuturnya.

    Iwa mengakui usulan ini memang tidak mudah karena menentukan teknologi pengolahan sampah yang berkesesuaian dengan karakteristik dan kemampuan daerah butuh pembahasan yang komprehensif. “Memang urusan sampah dalam era otonomi daerah sekarang ini menjadi masalah tersendiri,” ujarnya.

    Sejumlah persoalan lain yang muncul dalam urusan ini selain pembiayaan menurut Iwa antara lain perkembangan lahan terbangun dan berbagai kegiatan kota yang mengakibatkan volume sampah terus naik. Di sisi lain, penyediaan lahan untuk TPA sampah mengalami keterbatasan. “Sehingga butuh teknologi sampah yang ramah lingkungan dan sistem pengelolaan terpadu,” katanya.

    Iwa berharap masukan terkait hal ini bisa menjadi pembahasan dan pemikiran bersama karena pihaknya berkaca pada pengalaman pengoperasian TPPAS Regional Nambo dan Legoknangka yang mengalami sejumlah persoalan yang kompleks. 

    “Jadi kami menyambut baik jika Kemenko Maritim saat ini memberikan fasilitasi pengkajian pengelolaan sampah, mudah-mudahan memberikan hasil yang komprehensif dan bermanfaat bagi daerah sesuai aturan perundang-undangan,” paparnya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus