Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    RSUD dr. Slamet Kembali Layani Jamkesda

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Iman-Alirahman1.jpg

     

    RSUD dr. Slamet Garut, akan segera melayani kembali warga miskin yang selama ini menggunakan fasiltas Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Meski demikian, pelayanan ini juga bersamaan dengan mulai dilaksanakan pemutakhiran data peserta Jamkesda di Kabupaten Garut.
     
    Sebuah langkah maju dilakukan Pemkab, menyusul diberhentikannya sementara pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sejak 15 Juli lalu. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian kepada warga masyarakat miskin yang selama ini membutuhkan layanan kesehatan dari RSUD dr. Slamet Garut.
     
    Demikian hasil pertemuan Pemkab Garut dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Jum’at (22/7). Pihak Pemkab Garut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, didampingi Plt. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Garut, Tedi Iskandar para kepala SKPD, diantaranya Direktur RSUD dr. Slamet Garut dr. H. Maskut Farid, Ketua Bappeda Dendi Hidayat, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Totong, SE, Kabag Adminitrasi Kesra Setda Kab. Garut Drs. Dahlan dan unsur Dinas Kesehatan. Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Herry Hudaya, didampingi Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorpembang) Wilayah IV Priangan Helmi Anwar, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes, M.Si, dan kepala SKPD terkait lainnya.
     
    Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, usai pertemuan, menyatakan, agar permasalahan pelayanan kesehatan ini tidak berlarut-larut, maka pihaknya bersama Pemprov Jabar mengambil langkah-langkah yang pertama Pihak Dinkes Jabar membantu tenaga verifikator sebanyak 2 orang untuk membantu tenaga verifkator lainnya yang selama ini ditangani hanya oleh 4 orang, dalam upaya perbaikan administrasi  di RSUD dr. Slamet Garut, terutama berkaitan dengan pelayanan Jamkesda, kedua Pihak Pemkab Garut akan segera melakukan review berkaitan dengan mekanisme pelayanan jamkesda melalui Peraturan Bupati, Ketiga Pihak Pemkab Garut melalui Dinas Kesehatan akan melakukan up dating data yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, Keempat Pemkab akan segera melakukan perbaikan sistem manajerial pelayanan Jamkesda di RSUD dr. Slamet Garut dan yang terakhir Pemkab Garut akan mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, sehingga mengurangi rujukan ke rumah sakit.
     
    Dengan demikian kedepan, pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu hanya dapat dilayani berdasarkan data Jamkesda yang telah ditetapkan dan tidak perlu lagi mengeluarkan SKTM.
     
    Lima langkah tersebut, imbuhnya, didasarkan dari hasil evaluasi dari pertemuan itu , diantaranya diakibatkan oleh kurang akuratnya data Jamkesmas dan Jamkesda, sehingga tidak tepat sasaran, perlunya perbaikan manajerial RSUD dr. Slamet sebagai upaya  memaksimalkan pelayanan Jamkesda, kebijakan dalam mengeluarkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang tidak didasari kriteria yang jelas, kebijakan dalam pelayanan kesehatan yang tidak dibatasi, sesuai dengan kemampuan anggaran dan kurangnya verifikator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Garut.
     
    Sementara itu berkaitan dengan kepastian pelayanan Jamkesda, Iman memastikan akan segera terlayani, karena pihaknya kini sedang bekerja keras, termasuk melakukan validasi data agar nantinya Jamkesda ini tepat sasaran. “Kami berharap paling cepat hari Senin ini (25/7), warga miskin dapat terlayani kembali, dengan catatan warga miskin tersebut dapat menunjukkan surat keteranan kepesertaan yang bersangkutan dalam Jamkesda yang dikeluarkan pihak pemerintahan desa”, Ujar Iman dalam konferensi pers di Ruang Rapat Setda, Sabtu sore (23/7). Sedangkan berkaitan dengan permasalahan tunggakan yang didasarkan dari klaim pihak RSUD dr. Slamet, akan diupayakan dalam perubahan anggaran APBD Kabupaten Garut, Provinsi dan Pusat.
     
    Bupati Garut menyerukan kepada masyarakat Kabupaten Garut untuk tidak panik dengan kondisi saat ini, karena pihaknya sedang berupaya untuk menata kembali mekanisme pelayanan Jamkesda, agar hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan dapat berjalan kembali secara optimal. Pihaknya pun menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah dari atas hingga terkecil untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan harus dilayani dengan cepat dan tidak berbelit-belit.
     
    Peserta Jamkesmas dan jamkesda di Kabupaten Garut yang selama ini diklaim tercatat masing-masing 822.923 jiwa (Jamkesmas), dan 632.533 jiwa (Jamkesda), akan segera diverifikasi oleh tim verifikator. Pemkab Garut pun akan menerbitkan Perbup yang mengatur pelayanan Jamkesda, mulai dari kriteria warga miskin, hingga jenis penyakit yang bisa dilayani, sehingga diharapkan tidak ada lagi penumpukka pasien Jamkesda di rumah sakit, seiring dengan dioptimalkannya peran dan fungsi Puskesmas di setiap pelosok kecamatan.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus