Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    ASN Kota Bandung Deklarasi Netral Selama Pilkada

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28019.jpg
    Aparatur Sipil Negara (ASN) mendeklarasikan sikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandung dan Pilgub Jabar 2018. Deklarasi dibacakan dan ditandatangani di Plaza Balaikota Bandung, Senin (09/04/2018).

    BANDUNG- Aparatur Sipil Negara (ASN) mendeklarasikan sikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandung dan Pilgub Jabar 2018. Deklarasi dibacakan dan ditandatangani di plaza Balaikota Bandung, Senin (09/04/2018). 

    Penjabat Sementara Wali Kota Bandung Muhamad Solihin menegaskan keterlibatan ASN telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014, bahwa pegawai negeri sipil (PNS) negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik. 

    Ditambahkan Solihin, aturan netralitas ASN juga ditegaskan melalui surat edaran Menpan-RB, surat edaran Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung nomor 800/SE.165-BKPP/2017 tentang netralitas ASN dan larangan dalam menggunakan fasilitas pemerintah daerah dalam pemilihan kepala daerah. 

    "Saya selalu mengingatkan kepada jajaran ASN Kota Bandung agar berhati-hati dalam masa pilkada, harus menjaga perilaku ucapan maupun tindakan," katanya. 

    Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung Fathatun Fayziyyah mengatakan jika ASN melakukan pelanggaran, maka sanskinya cukup berat. Contohnya, keterlambatan penerimaan gaji maupun sulit mendapatkan penghargaan atau kenaikan pangkat. 

    “Maka sudah seharusnya sesuai aturan yang ada ASN harus netral dan tidak boleh ikut serta dalam acara pemilukada,” katanya. Ditambahkan Farhatun, contoh pelanggaran seperti berfoto dengan salah satu pasangan calon.

    Berikut pakta integritas netralitas ASN pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2018:

    1. Tidak memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait kegiatan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota. 

    2. Tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota. 

    3. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pilkada, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 

    4. Ikut berperan aktif menjaga netralitas ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus