Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Iriawan Harap Pilkada Jabar Berjalan Aman

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28626.jpg

    BANDUNG-PJ Gubernur Jawa Barat, M Iriawan berharap pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Jawa Barat berjalan aman.

    Hal itu diungkapkan Iriawan usai melakukan video conference (vicon) kesiapan pilkada Jawa Barat 2018 di ruang desk Pilkada aula timur gedung Sate Bandung, Selasa (26/6/2018).

    Iriawan menjelaskan, secara keseluruhan keamanan di wilayah Jawa Barat terbilang kondusif. Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi antara PJ Gubernur Jabar bersama Polda Jabar dan Kodam III Siliwangi. 

    Dia juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan pilkada dengan menjaga kemanan dan ketertiban, termasuk menggunakan hak pilihnya dengan baik.

    "Jadi tolong semuanya untuk membantu supaya pelaksanaan pilkada Jabar berjalan dengan aman dan damai," ujarnya. 

    Sementara itu, berdasarkan hasil video conference, penyelenggaran Pilkada serentak dan Pilgub Jabar 2018 yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 diprediksi akan berjalan lancar dan aman.

    "Pada prinsipnya saya menyatakan apakah logistik pemilu sudah ada di Kabupaten/Kota termasuk desa dan kelurahan. Jadi logistik pemilu sudah ada di Kabupaten/Kota dan semua menyatakan tidak ada masalah," ungkapnya 

    Pj Gubernur Jabar juga menanyakan kesiapan pemilih pemula, dimana per tanggal 27 Juni 2018 usianya memasuki usia 17 tahun. Selain itu, mengecek persiapan aparat TNI-Polri yang sudah memasuki masa pensiun agar menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jabar 2018.

    "Secara keseluruhan sudah saya cek. Sekitar 5 Kabupaten/Kota mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya,"ujarnya

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga mengantisipasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diniliai rawan konflik. Iriawan menyebutkan ada beberapa wilayah yang dinilai rawan konflik, salah satunya di Bantar Gebang Bekasi.

    "Saya minta supaya betul-betul diantisipasi karena pemerintah setempat, KPU, TNI-Polri itu tahu TPS rawan konflik sehingga menjadi perhatian untuk betul-betul diprioritaskan," pungkasnya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus