Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Disaksikan Mensos, Bupati Sukabumi Tandatangani Prasasti Desa Sejahtra Mandiri

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28854.jpg

    KABSUKABUMI-Bertempat di Desa Ciburial Kec.Cimenyan Kabupaten Bandung Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami. Hadiri kegiatan Wisuda Desa Sejahtera Mandiri (DSM) untuk 8 Desa dari 4 Kabupaten di Propinsi Jawa Barat terdiri dari Desa. Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Desa Sukaratu Kabupaten Cianjur. Desa Ciburial, Desa Margamukti, Desa Maruyung, Desa Cibiru Wetan, Desa Rawabago Kabupaten Bandung dan Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, (STKS) Bandung. Kamis, (12/7).

    Pada kesempatan tersebut Bupati Sukabumi menandatangani Batu Prasasti Desa Sejahtera Mandiri, yang disaksikan oleh Mentri Sosial RI.

    Mensos Idrus mengatakan, Wisuda DSM ini sebagai tindaklanjut Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

    "Dari desa kami memahami bahwa dari pinggir itu tidak hanya dalam arti fisik tetapi juga bisa dalam arti pikiran. Kemudian dalam arti ketertinggalan, dalam arti kemiskinan. Oleh karena itu maka kita memilih desa-desa yang relatif memiliki ketertinggalan, desa-desa itulah yang kita jadikan sebagai proyek pengembangan model Desa Sejahtera Mandiri," jelasnya.

    Idrus pun bersyukur bahwa pada hari ini dirinya bisa meresmikan delapan desa yang di anggap sudah memenuhi ketentuan desa mandiri.

    "Dan Alhamdulillah pada hari ini meresmikan delapan desa yang dianggap sudah lulus, sudah naik kelas salah satu diantaranya adalah desa yang kita tempati ini," tambahnya.

    Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian Sosial, Komisi VIII DPR-RI, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi di Indonesia untuk mengembangkan desa-desa yang tertinggal di seluruh Indonesia.

    "Ke depan kita fokus daerah-daerah atau wilayah perbatasan. Ada 41 kabupaten kota yang ada di daerah perbatasan yang menjadi fokus perhatian Kementerian Sosial, Komisi VIII dan perguruan perguruan tinggi yang sudah kerja sama dengan Kementerian Sosial," pungkasnya.

    Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Sosial RI beserta jajaran, Ketua Komisi VIII DPR RI, Bupati Bandung Serta undangan lainnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus