Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Polda Jabar Ungkap Bahan Miras Oplosan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_28932.jpg

    KAB BANDUNG-Polda Jawa Barat mengungkap bahan-bahan yang digunakan untuk satu kali produksi minuman oplosan yang menewaskan sekitar 41 jiwa. 

    Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan menyebutkan bahwa minuman tersebut di antaranya berbahan dasar air Mineral merk Minola sebanyak 6 Dus yang berisikan per dusnya 24 Botol yang dituangkan kedalam 10 buah ember besar, Kuku Bima Ginseng, RedBell pewarna Makanan.

    "Campuran alkohol yang kadar dan jumlahnya belum diketahui karena yang mengetahui hanya pelaku Syamsudin Simbolon,"ungkapnya 

    Agung menyebutkan rata-rata produksi per hari sebanyak 10 Dus atau 240 Botol dengan harga per-Dusnya  Rp270.000,-, keuntungannya Rp. 230.000,- per Dus, jadi biaya per Dus nya adalah Rp. 40.000,-.

    Uang Hasil Penjualan Minuman Oplosan tersebut digunakan keperluan untuk modal membuat Minuman, keperluan rumah tangga sehari-hari dan untuk anak sekolah.

    Cara Tersangka mendistribusikan Minuman tersebut adalah menjual ke 4 agen, yaitu Asep menjual disekitar daerah Nagreg, Willy menjual di daerah Cibiru, Roy menjual di dekat rel Kereta Api Cicalengka, dan Julianto Silalahi yang menjual di daerah By Pass Cicalengka. 

    "Tersangka tidak mengetahui apakah ke 4 Agen tersebut menjual ke pengecer-pengecer lainnya," tegasnya. 

    Agung menambahkan penyidik Polres Bandung yang di Back Up oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat menetapkan 7 Orang DPO atas nama Asep, Uwa dan Syamsudin Simbolon sebagai pembuat sedangkan sebagai Penjual Asep, Willy dan Roy.

    Para pelaku terjerat Pasal 204 KUHP  mengenai Barangsiapa Menjual, Menawarkan, Menerimakan Atau Membagi-bagikan Barang Sedang Diketahuinya Bahwa Barang Itu Berbahaya Bagi Jiwa Atau Kesehatan Orang Dan Sifat Yang Berbahaya Itu Didiamkanya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

    "Pelaku juga dikenai Pasal 140 Undang–Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar," pungkasnya .(Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus