Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    15.975 Narapidana Di Jabar Terima Remisi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/remisi.jpg

    BANDUNG- Rangkaian HUT Kemerdekaan RI, setiap tahun diantaranya diisi dengan pemberian remisi kepada narapidana. Untuk di Jabar sendiri, sebanyak 15.975 narapidana mendapatkan remisi. Pemberian remisi, secara simbolik diserahkan Wagub Jabar, H. Dede Yusuf  atas nama Menkum dan HAM RI. Penyerahan dilaksanakan di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung.

    Dalam upacara simbolis penyerahan remisi tersebut, yang dihadiri pejabat di Kementerian Hukum dan HAM, pejabat  Kodam III Siliwangi dan Pejabat Kejati Jabar, dilaporkan remisi umum diberikan kepada 8.501 orang narapidana, remisi berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2006 sebanyak 1.108 orang narapidana dan remisi susulan sebanyak 37 orang.

    Dalam upacara tersebut, juga dilaporkan khusus untuk wilayah Bandung raya, jumlah narapidana yang mendapatkan remisi  sebanyak 1.937 orang narapidana. Secara keseluruhan di Jabar, dalam pemberian remisi yang dilaksanakan pada peringatan HUT RI ke-66, sebanyak 515 orang narapidana mendapatkan remisi bebas.

    Wagub, dalam upacara tersebut membacakan sambutan Menkum dan HAM RI. Menkum, dalam sambutannya memaparkan sebagai warga negara yang sadar akan sejarah bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah seremonial belaka, tetapi akan lebih bermakna jika peringatan itu dijadikan sumber semangat dan kekuatan bagi kita dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

    Perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan jiwa dan raga tanpa pamrih untuk membela negara dalam rangka mencapai kemerdekaan, jangan sampai berbuah penyesalan hanya karena kita sebagai generasi penerus tidak mampu untuk mengemban amanah yang telah mereka berikan kepada kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu kita dengan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara di dalam membangun berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum maupun kehidupan sosial dan budaya.

    Rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan ini tentunya menjadi milik bagi segenap lapisan masyarakat khususnya para warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sebab pada hari yang sama Pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana (remisi) bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan dari Pemerintah, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

    Memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap pelanggar hukum merupakan satu kewajiban kita sebagai bangsa yang beradab. Keradaban kita sebagai sebuah bangsa dapat diukur dari sejauh mana kita mampu memberikan perlakuan yang terbaik terhadap pelanggar hukum; perlakuan yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak dan martabat kemanusiaan.

    Bahwa pelanggar hukum merupakan bagian dari warga Negara yang tetap memiliki hak-hak yang mesti dihormati dan dipenuhi.

    Penghormatan dan pemenuhan hak-hak pelanggar hukum harus terus dipertahankan dan diperjuangkan. Pengabaian terhadap hak-hak pelanggar hukum merupakan wujud bahwa kita belum mampu menunjukkan harga diri dan martabat sebagai sebuah negara yang merdeka.

    Salah satu hak yang dimiliki oleh pelanggar hukum (dalam hal ini narapidana) adalah hak mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana (remisi). Remisi merupakan hak yang telah diatur secara tegas dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa setiap narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana.

    Dalam falsafah Pemasyarakatan, pemberian remisi bagi narapidana adalah upaya untuk sesegera mungkin mengintegrasikan narapidana dalam kehidupan masyarakat secara sehat. Sehingga mereka dapat segera melanjutkan kehidupannya secara normal dan mampu mengemban tanggung jawab yang ada di pundak masing-masing, baik sebagai anak, orang tua, maupun anggota masyarakat. Selain itu, pemberian remisi juga sebagai upaya untuk menghindarkan dampak buruk pemenjaraan. Karena, diakui maupun tidak, pemenjaraan memang memberikan dampak buruk bagi setiap orang yang menerimanya.

    Semangat dan kekuatan yang terkandung dalam cita-cita Proklamasi Kemerdekaan inilah yang memberikan jiwa pemberian remisi atau pengurangan menjalani masa pidana kepada sejumlah narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik. Pemberian remisi bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ini, diharapkan mampu menyadarkan kepada kita semua, khususnya kepada saudara-saudara kita para Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa mereka juga merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang mengamanatkan kepada seluruh bangsa Indonesia akan tugas sejarah yang berat, yaitu mengisi kemerdekaan dengan usaha-usaha pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.

    Pemberian remisi janganlah pernah kita artikan sebagai upaya untuk “memanjakan” narapidana; sebagai upaya yang seakan-akan hanya berpihak pada kepentingan narapidana semata. Namun, marilah kita pahami secara mendalam dari sisi rasa kemanusiaan kita bahwa pada dasarnya pemberian remisi merupakan wujud kepedulian kita untuk menjaga agar narapidana tetap mampu menjadi manusia seutuhnya; manusia yang mampu menjaga integralitas hidup, kehidupan, dan penghidupannya. (Nur)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus