Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bandung Tangani Pungli Di Dunia Pendidikan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_29045.jpg

    BANDUNG-Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Bandung memprioritaskan menyosialisasikan pemberantasan pungli di dunia pendidikan Kota Bandung, menyusul rentannya pungli di lembaga pendidikan tersebut.

    Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Kota Bandung, Kamalia Purbani mengatakan, berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 menyebutkan ada 31 ribu laporan yang masuk ke Satgas Saber Pungli, sebagian besar laporan terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    "Paling banyak di Kemendikbud, disusul oleh kementerian lainnya, masalah yang dilaporkan adalah layanan masyarakat, hukum, pendidikan, perijinan, dan kepegawaian," jelas Kamalia saat sosialisasi Saber Pungli yang diikuti 240 peserta di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung, Rabu (25/07). 

    Kamalia menyatakan, Satgas Saber Pungli Kota Bandung menetapkan stakeholder pendidikan menjadi yang pertama kali mendapatkan sosialisasi, apalagi beberapa waktu lalu sekolah-sekolah Kota Bandung baru saja selesai melakukan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

    "Makanya kami prioritaskan kasus PPDB ini menyosialisasikannya kepada stakeholder pendidikan," ujarnya.

    Menurut Kamalia, tidak hanya di bidang pendidikan, Saber Pungli juga akan memberantas praktik pungli di sejumlah sektor pelayanan publik, terutama di kewilayahan, karena tim menduga masih ada praktik pungutan ilegal dalam layanan-layanan masyarakat.

    "Nanti tanggal 15 Agustus 2018 sosialisasi akan untuk kewilayahan, kita menduga masih ada praktik pungli seperti dalam pembuatan KTP.  Dilanjutkan bidang pelayanan perijinan pajak, kependudukan dan Dinas Perhubungan," katanya. 

    Kamalia berharap dengan adanya sosialisasi ini, para stakeholder dan penyelenggara pelayanan publik dapat lebih memahami tentang batasan pungli serta sanksi hukum yang menjadi konsekuensinya. 

    "Harapan kami, para peserta dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait pungli dan berkomitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih," tuturnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus