Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Diskominfo Kota/Kabupaten Ikuti Bimtek Sistem Layanan Aptika Terintegrasi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_29403.jpg

    BANDUNG - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar Bimbingan Teknis Sistem Layanan Aptika Terintegrasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika kota dan kabupaten di Jawa Barat.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko mengharapkan bimbingan teknis ini dapat meningkatkan kapasitas serta wawasan para pengelola Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi serta kota dan kabupaten di Jawa Barat.

    "Diskominfo kota dan kabupaten sebagai pamong layanan publik berbasis teknologi dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance di tempatnya masing-masing, harus meningkatkan kapasitas dan wawasan," ucap Hening, dalam acara Bimtek  Sistem Layanan Aptika Terintegrasi, di eL Royal, Rabu (15/08).

    Menurut Hening, Bintek Sistem Layanan Aptika hari ini difokuskan kepada aplikasi pelayanan Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) instansi penyelenggara negara serta aplikasi pelayanan pendaftaran Sistem Managemen Pengamanan Informasi (SMPI).

    "Bimtek Sistem Aplikasi PSE merupakan portal layanan publik terintegrasi sebagai perwujudan amanat UU No.19/ 2016 perubahan atas UU No.11/ 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 ayat 2, PP No.82/ 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 5, serta Permen Kominfo No.10/ 2015," katanya.

    Dengan peraturan ini kita memiliki tujuan: 1. Mendukung pemetaan sistem elektronik instansi penyelenggara negara, 2. Mendukung koordinasi pengembangan kebijakan dan strategi nasional pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan, 3.Mendorong pengembangan kapasitas instansi penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik melalui penyelenggaraan sistem elektronik, 4. Mendorong pertumbuhan pemanfaatan sistem elektronik untuk instansi penyelenggara negara dan 5. Memudahkan masyarakat untuk mengakses sistem elektronik penyelenggara negara. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus