Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Sekda Jabar Minta Desa Alokasikan Dana Untuk Sosialisasi KB

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_29586.jpg

    BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat alokasikan anggaran sebesar Rp 27 miliar di tahun 2018-2019 untuk membantu program BKKBN mengatasi permasalahan penduduk di Jawa Barat, khususnya untuk pengembangan tenaga penggerak desa. 

    "Tentunya pemprov jabar akan terus mendukung, bahkan untuk tahun 2018 dan 2019 itu sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 27 miliar untuk tenaga penggerak desa. Selama ini kita terus kawal, bahkan alokasi itu hampir dicoret," jelas Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat di sela acara Seminar Hari Kependudukan Dunia yang digagas BKKBN Jabar di Hotel Tjokro Jln.Cihampelas Bandung, Selasa (28/8/2018). 

    Menurutnya dorongan itu sangat penting, mengingat tantangan ke depan cukup besar. Bahkan saat ini jumlah penduduk di Jabar telah mencapai 48,3 juta jiwa. Oleh karena itu diperlukan peran serta semua pihak untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Jawa Barat, khususnya pemerintah desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat. 

    "Pemprov bantu BKKBN dalam rangka untuk kesenjangan SDM, dengan adanya dukungan dana dari pemprov, BKKBN bisa menyeleksi masyarakat ataupun tokoh-tokoh yang dijadikan penyuluh, sekitar 2000 lebih itu sekitar 27 miliar. Itu bukti kongkrit pemprov dukung membentuk penyelesaian sebagian permasalahan kependudukan," katanya. 

    Saat ini lanjutnya tingkat kelahiran mencapai 2,2 persen atau mengalami penurunan dari sebelumnya yang mencapai 2,4 persen. Dalam hal itu pemprov pun akan terus menekan angka tersebut sehingga bisa ideal. 

    "Sekarang sudah 2,2 persen, tapi itu tidak cukup. Maka kita juga akan mendorong untuk bagaimana supaya 5634 desa yang jadi basis perjuangan bkkbn itu turut membantu, sehingga masing-masing desa membantu program kb," katanya.

    Pihaknya berharap ke depan pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran desa untuk sosialisasi program BKKBN. 

    "Desa perlu jadi basis menyelesaikan permasalahan pendudukan. Makanya dibuat seminar ini, dengan harapan desa mengalokasikan anggaran untuk mendidik tokoh-tokoh penting yang ada di desa untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat desanya, terutama untuk 3 hal, pertama bagaimana mengendalikan jumlah penduduk, kedua bagaimana supaya menjaga kesehatan ibu dan anak, ketiga meningkatkan basis ekonominya. Jadi program kb bukan hanya kb saja, tapi 3 hal tersebut dan apabila disinergikan dengan apbd yang ada desa, langkah ini akan signifikan untuk menyelesaikan persoalan terkait kependudukan," paparnya. 

    Dalam seminar itu juga hadir Rektor Unpad Trianggono Ahmad yang bertindak sebagai salah satu pembicara, sebagai pemerhati kependudukan. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus