Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Rendahnya Literasi Masyarakat Picu Berita Hoax

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_30069.jpg

    BANDUNG-Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mencatat tingkat literasi masyarakat masih rendah. Dalam kurun waktu satu tahun masyarakat membaca dengan benar hanya 27 halaman. Rendahnya literasi masyarakat ini mampu memicu munculnya berita bohong atau yang lebih dikenal dengan hoax.

    Kepala Diskominfo Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengatakan kurang telitinya masyarakat dalam menerima informasi juga menjadi salah satu faktor pemicu berita hoax. Misalnya, masyarakat hanya membaca judul berita tersebut tanpa dicari keutuhan informasi yang disajikan.

    "Hoax itu ditimbulkan karena kurang telitinya pembaca ketika menerima informasi. Misalkan hanya sebatas judulnya saja sudah disimpulkan. Kita hampir tidak pernah membaca sampai selesai atau mencari sumber informasinya yang utamanya," katanya dalam Diskusi publik bertajuk 'Media Jabar Bersatu Tangkal Hoaks Guna Sukseskan Pemilu 2019' yang digagas Dynamic Nasionalis Community (DNC) di cafe Krang Kring Bandung, Selasa sore (25/9/2018)

    Ahyani menyebutkan dalam mengantisipasi berita hoax, Diskominfo Kota Bandung melakukan berbagai upaya di antaranya melakukan literasi kepada masyarakat, baik pemanfaatan internet maupun cara menangkal hoax. Bahkan melibatkan relawan TIK yang mensosialisasikan bahaya informasi hoax di kalangan pelajar dan mahasiswa.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga memiliki radio yang bisa digunakan untuk kegiatan menyebarkan informasi yang positif yang bisa digunakan oleh masyarakat umum.  

    "Silahkan datang ke radio kami untuk menyebarkan informasi yang positif. Kita kasih slot untuk siaran tanpa dipungut biaya," ujarnya.

    Ahyani menambahkan antisipasi anti hoax juga diberikan kepada awak media. Dalam hal ini bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang selalu mengingatkan tentang pendidikan kode etik jurnalistik.

    "Harapan saya dari diskusi ini kita bagaimana mencari solusinya, yakni meminimalisir, menangkal, atau membuat masyarakat peduli untuk melapor tentang informasi hoax," ungkapnya.

    Adapun, Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers M. Ridlo Eisy, mengungkapkan, sinergi Polri-TNI, pemerintah daerah (pemda), tokoh-tokoh agama, guru, maupun dosen perlu digalakkan kembali untuk memerangi hoaks.

    Begitu juga di musim politik jelang Pileg dan Pilpres, masyarakat tidak menghina seseorang dari sisi agama, suku, ras, golongan, juga kepada calon dan/atau peserta pemilu yang lain. Serta masyarakat termasuk media sekalipun untuk cepat percaya terhadap sebuah informasi yang belum jelas sumbernya.

    "Yang terpenting masyarakat jangan cepat percaya. Cek dan recek dulu," pungkasnya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus