Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Wali Kota Sampaikan Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD 2018

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_30074.jpg

    BOGOR-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor kembali menggelar Rapat paripurna. Kali ini, rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono yang berlangsung di gedung DPRD Kota Bogor, jalan Kapten Muslihat, Selasa (25/09/2018).

    Agenda rapat paripurna tersebut dalam rangka penyampaian Raperda Perubahan APBD 2018 yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya, kemudian pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Raperda Perubahan APBD Tahun 2018 dan dilanjutkan dengan jawaban Wali Kota Bogor terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.

    Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi tentang pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar Rp 54 miliar, Bima mengatakan, usaha untuk meningkatkan PAD pada dasarnya memerlukan landasan-landasan hukum yang diperlukan untuk menggali lebih intensif potensi-potensi PAD yang telah ada.
     
    Penetapan jumlah PAD pada rancangan perubahan APBD Tahun 2018 telah dilakukan berdasarkan pengelolaan terhadap seluruh potensi PAD yang ada. Pada saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sedang melakukan kajian-kajian dalam rangka menyusun berbagai produk hukum yang kelak diperlukan dan dapat dipergunakan sebagai landasan hukum dalam melakukan penggalian dan penambahan PAD. 

    Langkah tersebut dilakukan untuk menghasilkan peningkatan PAD pada APBD tahun 2019. Contohnya tentang PAD yang bersumber pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019. Untuk tahun 2019 akan dilakukan penyesuaian NJOP yang hasilnya diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

    Selain itu akan dilakukan penyesuaian tarif yang dipandang lebih memiliki nilai rasa keadilan di masyarakat dan kesesuaian dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi di Kota Bogor.

    Mengenai pandangan umum Fraksi mengenai kenaikan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 13 miliar, selain harus tepat alokasi juga dibarengi dengan peningkatan kinerja SKPD. Apakah sudah dilakukan evaluasi menyeluruh terkait kinerja seluruh sKPD dan BUMD. Pemerintah perlu melakukan audit kinerja menyeluruh untuk mengefisiensikan anggaran belanja kegiatan SKPD.

    Kemudian terkait efisiensi anggaran belanja kegiatan SKPD, Bima menyebutkan, efisiensi  anggaran kegiatan di setiap unit kerja terus diupayakan dengan mengevaluasi kinerja unit kerja yang bersangkutan. Kontrol yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPK terhadap pengelolaan anggaran di masing-masing unit kerja telah menjadi sebuah kegiatan yang berlangsung secara rutin. 

    Begitupun dengan evaluasi kinerja yang rutin dilakukan, antara lain dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan ke pemerintah pusat. 
    Selain itu, Pemkot Bogor juga terus berupaya meningkatkan level penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Saat ini SPIP Pemkot Bogor masih berada pada level 1 atau level rintisan. Artinya, sudah ada praktek pengendalian internal, tetapi pendekatan resiko dan pengendaliannya masih bersifat ad-hoc dan belum terorganisasi dengan baik, sehingga level SPIP di Kota Bogor masih akan terus ditingkatkan.

    Untuk mengatasi defisit, diusulkan agar dilakukan penundaan pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh belanja kegiatan diarahkan sesuai skala prioritas. Sedangkan untuk mengatasi defisit, Bima menjelaskan, pada saat penyampaian Rancangan Perubahan APBD 2018. Pemkot Bogor telah berupaya mencari solusi untuk menyeimbangkan antara sisi penerimaan dengan sisi pengeluaran. Dengan solusi tersebut maka di dalam rancangan perubahan APBD 2018 tidak lagi terdapat defisit. 

    Mengingat keterbatasan waktu dalam membahas rancangan perubahan APBD 2018, maka diharapkan atas rancangan perubahan ini dapat segera diambil persetujuan bersama sebelum sampai pada batas akhir penetapan rancangan perubahan APBD 2018, sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

    Demikian pula terkait upaya lain untuk menekan defisit belanja pegawai, disebutkan Bima pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 sudah disepakati, bahwa mulai pada perubahan APBD 2018, honorarium pegawai, makan minum pada saat rapat, khususnya rapat internal di lingkungan Pemkot Bogor serta perjalanan dinas dalam kota sudah dihapuskan.

    Berkenaan dengan penolakan anggaran pembebasan lahan di R3 merupakan salah satu poin yang terdapat di dalam kesepakatan perdamaian antara penggugat dengan Pemkot Bogor berdasarkan hasil keputusan Pengadilan Negeri dengan akte vandading nomor 64/tdt.g/2018/pn.bgr tertanggal 19 September 2019. 

    Untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian tersebut, maka Pemkot Bogor akan melaksanakan tahapan proses selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Diantaranya seperti melakukan appraisal yang dilakukan oleh pihak independen serta melaksanakan prosedur lain yang perlu ditempuh. Hal ini perlu dilakukan Pemkot Bogor untuk menghindari wanprestasi pada perjanjian tersebut.

    Bima juga menjelaskan penyertaan modal pada PDAM Tirta Pakuan pada perubahan APBD 2018 ditunda, karena rancangan perda yang akan menjadi landasan hukumnya masih dalam tahap penyusunan. Sedangkan untuk BPR Bank Kota Bogor. penyertaan modal perlu tetap dilaksanakan sesuai dengan perda yang telah berlaku. Selain itu, karena tidak lagi terdapat defisit pada rancangan perubahan APBD 2018, setelah ditemukannya solusi untuk menyeimbangkan antara sisi penerimaan dengan sisi pengeluaran. 

    Sedangkan mengenai pengadaan angkot modern pada dasarnya tidak menambah jumlah angkot yang beroperasi, karena pengadaan angkot tersebut dilakukan berdasarkan konversi dari dua unit angkot lama di jalur semula menjadi 1 unit angkot modern. 

    Namun demikian dapat disepakati, bahwa pengkajian lebih komprehensif diperlukan untuk melancarkan operasional angkot-angkot tersebut, serta tetap berjalan dalam rangka mendukung dan dalam skema penataan angkutan umum di Kota Bogor. (Tria/Indra-SZ)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus