Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Netty Kunjungi TKW Korban Kekerasan Majikan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Hj.Netty-Prasetyani_5.jpg

    Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ninit Nurjamila (33), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Ciwidey Kabupaten Bandung yang meninggal akibat kekerasan oleh majikannya di Saudi Arabia. Menurutnya peristiwa kekerasan yang dialami para TKW seharusnya tidak perlu terjadi. Bila semua pihak terkait melakukan upaya perbaikan, khususnya mekanisme dan prosedur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
     
    “Perlu keterpaduan penanganan tenaga kerja, baik pusat hingga daerah. Sehingga para tenaga kerja benar-benar mendapat perlindungan dan keselematan selama mereka bekerja. Ke depan para tenaga kerja, khususnya yang berangkat ke luar negeri harus benar-benar ditempatkan dalam kondisi dimana mereka bekerja dengan penempatan yang baik,” ujar Netty usai kunjungannya ke rumah keluarga korban di RT 02/15, Kampung Cibitung, Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin (12/9) sore.
     
    Pada kesempatan kunjungan tersebut, Netty berdialog dengan keluarga dan kerabat korban. Turut hadir dalam kegiatan itu, jajaran Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI)  Jawa Barat, P2TP2A Prov. Jabar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, Kepala Balai Pelayanan TKI Terpadu, Moh. Arifin dan Kepala Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri, Diana Ramadiany. “Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi pihak-pihak berwenang. Bagi keluarga korban semoga diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan,” tuturnya.
     
    Lebih lanjut Netty mengatakan, ketenagakerjaan adalah  masalah yang interconnected dan terhubung satu sama lain dari pemerintah pusat sampai tingkat kabupaten, BNP2TKI, BP3TKI. "P2TP2A ingin melayangkan surat audiensi ke Kementrian Luar Negeri RI, untuk menanyakan berapa banyak warga kita yang terlanjur disana - terkait moratorium, dilakukan pendataan berapa banyak TKI yang bermasalah, yang menunggu vonis dan bahkan sedang menunggu eksekusi. Kita juga ingin melakukan audiensi ke Kementrian Tenaga Kerja RI dan BNP2TKI,” ungkapnya.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus