Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    2019, Pemprov Jabar Punya Biro Baru

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_31084.jpg

    BANDUNG—Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Pemprov Jabar dipastikan berubah mulai 2019 khususnya unit yang berada di bawah Sekretariat Daerah.

    Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan perubahan SOTK ini sudah dilaporkan pihaknya pada Gubernur Ridwan Kamil yang sekaligus mengambil keputusan peleburan atau menghapus Biro Admnistrasi Pembangunan. “Tugas pokok dan fungsinya larut dan digabung ke Bappeda karena disitu ada bidang perencanaan termasuk bidang pengendalian,” katanya di Bandung, Selasa (18/12/2018).

    Menurutnya karena peleburan ini maka ASN yang berada di Biro Administrasi Pembangunan sebagian akan dipekerjakan di Bappeda dan disebar ke biro yang ada di bawah Setda.

    Perubahan lainnya adalah berdirinya Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan gabungan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan. “Ini sesuai arahan dari Korsupgah Deputi Pencegahan KPK, maka pengadaan barang dan jasa leveling organisasinya dipimpin selevel eselon 2,” katanya.

    Biro yang berada di bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan ini menurut Iwa akan memadukan pengadaan barang dan jasa lewat koordinasi semakin kuat. Dengan berbentuk biro maka fungsi control akan berjalan makin baik, terutama dalam urusan peningkatan penyerapan anggaran.

    Menurutnya Biro ini hanya bertugas melelangkan barang dan jasa sementara penyusunan spesifikasi masih dilakukan kuasa penggunaan anggaran atau dinas yang bersangkutan. “Hasil belanjanya harus sesuai dengan yang diharapkan dinas, tugasnya hanya melelangkan jadi tugasnya tidak mengubah apapun,” tuturnya.

    Iwa memastikan proses peleburan biro administrasi pembangunan ke Bappeda dan pendirian Biro Pengadaan Barang dan Jasa harus selesai hingga akhir 2019 ini. Targetnya pada 2 Januari 2019 SOTK ini sudah berlangsung efektif. “Pada 2 Januari efektir biro pengadaan barang dan jasa bisa selesai,” katanya.

    Perubahan SOTK ini dipastikan hanya terjadi di bagian Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial tetap membawahi Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Kerjasama dan Biro Pelayanan Pengembangan Sosial.

    Sementara Asisten Administrasi tetap membawahi Biro Humas dan Protokol, Biro Umum dan Biro Organisasi. Asisten Ekonomi dan Pembangunan artinya akan memiliki Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Investasi dan BUMD. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus