Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov Siapkan Dokumen Pembuatan Cetak Biru Penanganan Bencana

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_31266.jpg

    BANDUNG-Sekda Jabar Iwa Karniwa memastikan penyusunan cetak biru ini penting mengingat Jabar merupakan wilayah berpotensi bencana alam paling “komplet” di Indonesia. “Sehingga harus ada langkah-langkah yang sifatnya lebih terstruktur sistemik dan terkoordinasi dalam satu perencanaan,” paparnya, Rabu (2/1/2019).

    Berbekal dokumen tersebut maka bisa menjadi panduan lengkap warga di 27 kabupaten/kota di Jabar agar bersikap tanggap terhadap bencana juga mengurangi jumlah korban. “Kami merujuk yang sudah maju di Jepang, negara yang sering gempa diikuti tsunami tapi korbannya sedikit,” ujarnya.

    Iwa mengaku sesuai perintah Gubernur sudah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar untuk berkoordinasi dengan daerah terkait pasokan data dan peta bencana. “Semua dilibatkan termasuk historis data dan peta bencana di 27 kabupaten dan kota. Termasuk edukasi tentang bentuk dan konstruksi bangunan,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dicky Saromi memaparkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya potensi kebencanaan di Jawa Barat. Pertama, dari sisi tutupan lahan hutan yang rata-rata masih di bawah 20% untuk seluruh DAS. Idealnya kawasan tutupan lahan hutan berada di kisaran 30% untuk setiap DAS.

    Kedua, potensi air permukaan dimana curah hujan yang mencapai 48 miliar meter kubik setiap tahun hanya bisa dimanfaatkan sebesar 15 miliar meter kubik. Sementara sisanya terbuang ke luat atau menjadi run off.

    “Ini yang kita lihat hampir sebagian besar terbuang ke laut atau menjadi run off.Kalau menjadi run off ini akan menjadi banjir kalau tata airnya tidak baik, terutama drainase atau aliran-aliran airnya. Ini yang harus kita perhatikan,” ujarnya.

    Faktor ketiga adalah tata ruang dan bangunan. Dia menilai penataan ruang dan bangunan harus sudah mulai diperketat, sehingga eskalasi bencana setiap tahun tidak akan semakin tinggi. “Selain itu, bangunan pengendali banjir pun harus dipercepat penyelesaiannya,” ujarnya. (Pun)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus