Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    KPU Harapkan Pemkot Bandung Dukung Pelaksanaan Pemilu Serentak

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_31375.jpg

    BANDUNG-Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 tinggal beberapa bulan saja.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Suharti mengharapkan, Pemerintah Kota Bandung untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi dengan menyediakan sejumlah kebutuhan untuk Pilpres dan Pileg yang akan dilakukan secara serentak.

    "Kebutuhan yang kita perlukan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan keamanan di 7.103 Tempat Pemungutan Suara (TPS), setidaknya butuh 14.206 orang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), jika ada 2 anggota Satlinmas di setiap TPS," ucapnya.

    Menurut Suharti, selain akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, pihaknya juga membutuhkan setidaknya 50.000 orang untuk menjadi Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh TPS.

    "Ada beberapa kelurahan yang sulit untuk mendapatkan KPPS karena adanya potensi gugatan dan anggapan pemilu yang berkualitas," jelas Suharti, usai pertemuan dengan Wali Kota Bandung Oded M. Danial, di Pendopo Kota Bandung, Senin (14/01). 

    Suharti menyatakan, pihaknya bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Kesbangpol) akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilpres dan Pileg untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat.

    "Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan angka partisipasi publik terhadap pesta demokrasi ini. Pada Pilkada Kota Bandung tahun lalu angka partisipasi publik sebesar 76%, kali ini target partisipasi nasional 77,5%," katanya.

    Suharti menambahkan, KPU juga saat ini membutuhkan ketersediaan gudang untuk penyimpanan kotak suara karena tidak semua kecamatan memiliki tempat penyimpanan yang memadai, saat ini aula-aula kecamatan yang ada sempit, sehingga KPU kekurangan tempat untuk menyimpan ribuan kotak suara.

    "Setiap TPS akan mendapatkan lima kotak suara, terdiri dari pemilihan presiden/wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten dan satu kecamatan rata-rata terdapat 300-400 TPS," tuturnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus