Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Obligasi Daerah Akan Coba Diterapkan di Jawa Barat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_31483.jpg

    BANDUNG–Pendananaan pembangunan dengan mengandalkan dana APBD atau APBN sangat terbatas. Dibutuhkan cara agar ketersediaan dana yang terbatas itu dapat diatasi, misalnya dengan memanfaatkan penerbitan obligasi daerah.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan keinginannya untuk menerbitkan obligasi daerah bagi rencana pembangunan sejumlah proyek jalan.
     
    “Kami mohon dibantu, Pemda bisa menerbitkan obligasi daerah untuk mencari pendanaan diluar APBD. Bisa juga melalui  publik privat partnership atau pinjaman bank. Di Jateng sudah dimulai, pinjam di bank daerah untuk bangun pasar. Apalagi kita punya Bank BJB, kenapa tidak diusahakan,” tegasnya.

    Ia menambahkan obligasi daerah ini akan diutamakan untuk membangun jalan penghubung terutama di jabar Selatan. Dengan oboligasi daerah maka proyek pembangunan bisa dikerjakan cepat tanpa menunggu bantuan APBD.

    Kepala Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan akan mendorong pengembangan Kawasan Jawa Barat yang berwawasan lingkungan dan sosial untuk mengurangi risiko social cost kedepan. Pembangunan ekonomi suatu daerah harus mengedepankan tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, dan Lingkungan Hidup.

    “Pengembangan Kawasan berwawasan lingkungan tentunya akan membutuhkan pembiayaan yang besar dan membutuhkan lock up dana investasi yang jangka panjang dan secara komersial tidak layak. Sedangkan mengandalkan APBN sangat terbatas. Untuk itu, diperlukan alternatif pembiayaan dari potensi daerah. Meresponse kebutuhan ini, Kami akan menfasilitasi Pemerintah Jawa Barat untuk menerbitkan Obligasi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur,” jelasnya.

    Melalui instrumen ini Pemerintah Daerah dapat memperluas cakupan pembangunan infrastrukturnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan geliat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

    Selain itu, OJK akan menfasilitasi penyediaan berbagai alternatif pembiayaan yang berwawasan lingkungan dan sosial seperti green bonds/sukuk dan blended finance dalam melengkapi alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada kebijakan kami yang tertuang dalam POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

    “Kami akan menfasilitasi pengembangan industri di Jawa Barat yang lebih kompetitif mengingat potensi nya yang besar karena dekat dengan Jakarta. Risiko relokasi industri akibat permasalah terkait buruh perlu menjadi perhatian. Kami akan mendorong penyediaan pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk ekspansi usaha, penyediaan bahan baku industri dan aspek infrastruktur usaha dalam bentuk kelogistikan termasuk pergudangan dan infrastruktur jalan,” tuturnya. Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus