Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bandung Kosisten Tangani Masalah Ketenagakerjaan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita

    BANDUNG-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, selalu konsisten mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sebagai wujud upaya peningkatan taraf ekonomi di Kota Bandung. Demikian dikemukakan Sekretaris Disnaker Kota Bandung, Ronny Ahmad Nuruddin

    "Perda Nomor 4 Tahun 2018 merupakan regulasi untuk melindungi tenaga kerja agar lebih sejahtera dan pihak perusahaan mendapat kepastian hukum," ucap Ronny, saat mengikuti rapat koordinasi LKS Tripartit se-Jawa Barat di Hotel Horison, Jln Pelajar Pejuang, Bandung, Senin (25/03).

    Menurut Ronny, saat ini ada beberapa program yang sedang berjalan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan buruh, salah satunya dengan mempertahankan penghargaan yang diraih sebelumnya.

    'LKS Tripartit Award diselenggarakan setiap tiga tahun sekali, penghargaan ini diberikan kepada LKS Tripartit tingkat kabupaten kota yang mampu mengatasi beragam persoalan ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing," jelasnya.

    Menurut Ronny, LKS Tripartit Kota Bandung sudah sepantasnya menerima penghargaan karena unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja di Kota Bandung mampu bersinergi dengan baik, dimana kekompakan Tripartit di Kota Bandung ini mampu terbangun berkat tiga pilar pembangunan yakni berlandaskan inovasi, kolaborasi dan desentralisasi.

    "Tahun kemarin kita sebagai juara LKS Tripartit. Alhamdulillah LKS kita kondusif, dan memberi kontribusi kepada DPK (Dewan Pengupahan Kota)," terangnya.

    Ronny menyatakan, tak hanya sekedar mengejar penghargaan, sebagai dampak dari harmonisasi Tripartit tersebut perekonomian di Kota Bandung bisa terbangun dengan baik, bahkan, sekalipun muncul persoalan bisa segera teratasi hingga tuntas.

    "Keseriusan Pemkot Bandung untuk mengurusi masalah ketenagakerjaan ini juga terlihat dari hadirnya Perda Nomor 4 Tahun 2018 ini demi menguatkan peran pemerintah guna menjamin masyarakatnya bisa bekerja dengan aman dan nyaman, termasuk keberpihakan kepada kaum disabilitas," tuturnya. (Parno)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus