Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Mal Pelayanan Publik di Kota Bogor Pertama di Jawa Barat

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_32264.jpg

    BOGOR-Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB, Diah Natalisa meninjau langsung lokasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lippo Plaza Keboen Raya, Kecamatan Bogor Tengah, Jumat (08/03/2019) pagi. 

    Akan ada 145 jenis layanan publik, mulai dari mengurus administrasi, membayar pajak, izin usaha, paspor, SIM hingga mengurus dokumen pernikahan yang dapat ditangani hanya dalam satu atap.

    “Saya sudah tinjau langsung lokasi yang akan digunakan untuk pusat pelayanannya. Lokasinya cukup strategis, cukup baik dan nyaman. Saat ini sudah ada 14 mal pelayanan publik yang ada di Indonesia dan beberapa yang sudah pada tahap bimbingan termasuk Kota Bogor,” ujar Diah usai mengunjungi lokasi MPP di Lippo Plaza Keboen Raya.

    Diah menyampaikan, peninjauannya ke Lippo Plaza Keboen Raya untuk melihat kesiapan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai penyelenggara MPP tersebut. Menurutnya, ada banyak kemajuan yang nampak dari kemajuan Kota Bogor. Hal itu tentunya tidak terlepas dari komitmen dan dukungan serta peran dari pimpinan daerah, dalam hal ini Wali Kota Bogor.

    “Ini kali pertama saya datang ke Kota Bogor, dalam artian khusus untuk melihat kesiapan penyelenggaraan MPP. Saya lihat kemajuan yang sangat baik dan luar biasa komitmen dari pimpinan daerah dalam hal ini Wali Kota Bogor dan seluruh jajarannya. Kalau berjalan sesuai rencana hadirnya MPP di Kota Bogor ini merupakan daerah pertama yang mengimplementasikan di Jawa Barat,” kata dia.

    Karena ini akan menjadi daerah pertama di Jawa Barat, Diah berharap Kota Bogor bisa menjadi pilot project bagi kota-kota lain yang berada di Jawa Barat. Rencananya, MPP di Kota Bogor akan resmi beroperasi pada akhir Juni 2019 mendatang. 

    “Karena ini akan jadi yang pertama di Jawa Barat, harapan kami tentunya daerah-daerah lain bisa menyusul. Untuk persiapan sudah cukup hanya tinggal pelaksanaan saja. Kami sangat bersyukur kebijakan dari pusat bisa direspon dengan baik dan cepat oleh Wali Kota Bogor ini,” ungkapnya.

    Dari pantauan di lokasi, rombongan Kementerian PAN RB hadir didampingi Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Dadang Masoem, Kepala DPMPTSP Kota Bogor Denny Mulyadi dan Kepala BPN Kota Bogor Ery Juliani Pasoreh. 

    Sebelumnya, mereka hadir di Ruang Paseban Sri Bima, Komplek Balai Kota Bogor dalam acara penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Bogor bersama 13 instansi, seperti Polresta Bogor Kota, Imigrasi, Bea Cukai, Jasa Raharja, KPP Pratama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kementerian Agama, PDAM Tirta Pakuan, Disdukcapil, Bapenda, Samsat dan Bank BJB. (Alif/Arfan/Indra/Magang:Alby/Wenny/Ola/Sandy-SZ)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus