Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Tahun 2019, Pemkab Salurkan BPNT kepada 166.946 KPM Bupati, “ Bansos harus memutus matarantai kemiskinan”

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_32336.jpg

    KAB BANDUNG-Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat , pemerintah terus menggulirkan program hingga ke seluruh wilayah nusantara, tak terkecuali Kabupaten Bandung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Dra.Hj. Nina Setiana.,M.Si mengungkapkan, pada tahun 2019, sebanyak 166.946 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    BPNT tersebut, merupakan bantuan sosial yang digulirkan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Penyaluran BPNT sendiri lanjutnya, akan menggunakan indeks keuangan inklusif, dimana penyaluran bantuan keuangan formal kepada masyarakat tidak diberikan secara tunai, tetapi dalam bentuk non tunai.

    “Dengan penerapan keuangan inklusif pada penyaluran bantuan sosial kepada KPM, mereka akan diberikan ATM yang kemudian digunakan untuk ditukarkan menjadi bahan pangan, seperti beras, minyak, telur, gula dan kebutuhan pangan lainnya,” ungkap Nina, usai acara Sosialisasi dan Launching Bantuan Sosial di Gedung Moch. Toha  Soreang, Kamis (21/3/2019).

    Nina menjelaskan, dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang lebih dari 3,7 juta jiwa, angka kemiskinan terus menerus mengalami penurunan. Dari 7,61% pada tahun 2016, turun menjadi 7,36 pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018, mengalami penurunan kembali melebihi target RPJMD sebesar 6,9% yaitu di angka 6,65%.

    “Angka kemiskinan di Kabupaten Bandung terus menurun dari tahun ke tahun.  Berdasarkan evaluasi kami, tahun 2018 penyerapan PKH (Program Keluarga Harapan) sebesar 99,98% sedangkan penyerapan untuk BPNT sebesar 96,60%,” imbuhnya.

    Pada pelaksanaan pendistribusian PKH, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kabupaten Bandung lanjutnya, tercatat 32.704 KPM yang tersebar di 31 kecamatan masuk dalam kategori miskin. 

    “Melalui program- program yang digulirkan, seperti PKH, BPNT, PIP (Program Indonesia Pintar), PIS (Program Indonesia Sehat), bukan saja soal kesenjangan ekonomi yang terselesaikan, tetapi masalah kesehatan dan pendidikan masyarakat kategori miskin juga bisa ditanggulangi,” ucap Nina.

    Sementara itu, Bupati Bandung H. Dadang M.Naser,SH,S.Ip.,M.Ip menanggapi, kesenjangan masyarakat tentu saja akan mempengaruhi capaian indeks pembangunan manusia (IPM), sebagai frame keberhasilan pembangunan. Dia menjelaskan pelaksanaan berbagai program tadi harus benar-benar tepat sasaran dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bandung.

    “Ada BPNT, PKH, PIP dalam bentuk pelayanan kesehatan untuk warga miskin, juga PIS sebagai solusi peningkatan pendidikan bagi yang kurang mampu. Seluruh program ini harus tepat sasaran, data keluarga yang layak dapat bantuan harus valid agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari bantuan pemerintah tersebut.Jadi bansos ini bisa memutus matarantai kemiskinan,” papar Bupati.

    Pada kesempatan itu Bupati berharap, agar adanya  dukungan semua pihak mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga lanjutunya,  program bantuan pangan non tunai  ini, bisa membawa dampak positif dalam meningkatkan potensi lokal khususnya  penyediaan komoditas  beras dan telor.

    “Selain itu, saya mengharapkan kepada BNI, agar e-warong (elektronik warung gotong royong) dapat  bersinergis dengan bumdes-bumdes yang sudah dianggap baik untuk  di berdayakan. Dalam pendistribusiannya, semua harus transparan, jangan ada main-main, apalagi ini hak untuk rakyat kurang mampu, mari kita kawal bersama,” pungkas Bupati.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus