Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Ruang Laktasi Gedung Sate Diikutsertakan Lomba Tingkat Nasional

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/RUANG-LAKTASI-GEDUNG-SATE.jpg

    BANDUNG-Ketua Tim Penggerak Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Barat, Hj. Netty Prasetyani Heryawan mengungkapkan, ruang laktasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berada di dalam Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, menjadi percontohan. Ruang Laktasi Setda Jabar tersebut dipilih Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengikuti penilaian sebagai institusi yang telah melaksanakan pemenuhan hak kesehatan reproduksi wanita pekerja.

    “Alhamdulillah, Ruang Laktasi Pemprov Jabar menjadi percontohan. Bahkan terpilih menjadi salah satu institusi yang dinilai dan dilombakan di tingkat nasional,” kata Hj. Netty dalam siaran persnya yang diterima jabarprov.go.id, Minggu (23/10).

    Ruang Laktasi Setda Provinsi Jabar tersebut, menurut Hj. Netty, akan ditandingkan dengan ruang laktasi instansi lain. Bukan hanya instansi pemerintah tetapi juga swasta dan tempat-tempat umum.

    Menurut Netty, saat ini tidak banyak gedung perkantoran yang memperhatikan kebutuhan ibu pekerja, terutama fasilitas penunjang pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif pada bayi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan ruang laktasi representatif yang siap dimanfaatkan ibu menyusui, khususnya pegawai di lingkungan Gedung Sate. Pegawai perempuan di lingkungan Setda Provinsi Jabar yang masih menyusui bisa melakukannya di ruang laktasi tersebut. Bahkan yang punya anak masih berusia 1,5 tahun sampai 4 tahun juga tetap bisa berdekatan dengan buah hatinya karena ada fasilitas taman penitipan anak.

    Ruang Laktasi dan Taman Penitipan Anak di Gedung Sate menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Jabar. Adanya ruang laktasi dan penitipan anak tersebut dalam rangka menjalankan amanat Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan fasilitas pemberian ASI bagi pegawainya.

    “Ini sebagai simbol bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat memperhatikan kebutuhan hak kesehatan reproduksi wanita pekerja. Apalagi dalam undang-undang ada ancaman denda dan kurungan bagi pihak-pihak yang menghalangi pemberian ASI pada bayi,” katanya. (enal)

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus