Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemerintah Berperan Penting Perangi Hoaks

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_32873.jpg

    BANDUNG – Era digital memiliki banyak sisi positif namun muncul pula sisi negatif. Dalam sosialisasi Jabar Saber Hoaks di Kabupaten Cirebon, Sekdis Kominfo Kabupaten Cirebon Yadi Wikarsa memaparkan adanya ancaman hoaks di era digital.

    Dalam paparannya ia mengatakan setiap hari kementerian Kominfo selalu merilis hoaks yang tersebar di masyarakat melalui media digital, termasuk media sosial.

    “Sebab memang setiap hari selalu saja ada hoaks. Hoaks paling banyak adalah terkait politik" katanya, Jumat (3/5).

    Meski sudah banyak pelaku hoaks yang terjerat dengan UU ITE dan dipenjara, namun hoaks masih saja terus menghembus. Padahal ancaman hoaks cukup berat yakni 4 hingga 6 tahun penjara.

    Untuk itu Dinas Kominfo di daerah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak menyebar hoaks , seperti melakukan Pelatihan Internet, sosialisasi, pelatihan jurnalistik, diskominfo award yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Cirebon dan lain-lain.

    “Juga memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Juga mendekatkan pada ulama dan agama agar masyarakat lebih hati hati dan tidak mudah menyebar kebohongan. Tabayyun. Kami juga mengajarkan bagaimana cara klarifikasi dan melaporkan ke Diskominfo juga atau JSH,” jelasnya.

    Sementara itu Faisal dari Komisi Informasi Publik (KIP) Kabupaten Cirebon menambahkan  dari 27 kabupaten dan kota KIP baru ada dua daerah yakni Kabupaten dan Kota Cirebon.

    “Keterbukaan informasi harus dilaksanaan oleh badan publik, dengan demikian maka bisa menekan hoaks. Jika ada kejadian dan tidak segera diklarifikasi, maka hoaks akan semakin meluas,” tegasnya.

    Ia menegaskan KIP akan terus memastikan agar badan publik menyampaikan informasi yang berlanjut sebagai upaya menciptakan informasi yang transparan. KIP akan menerima laporan, memeriksa dan menyelesaikannya jika ada sengketa publik. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus