Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Jawa Barat Bebas Buta Aksara 2012

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/hari-aksara.jpg

     

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bertekad mewujudkan Jawa Barat Bebas Buta Aksara pada akhir tahun 2012 mendatang. Saat ini Jawa Barat sudah lolos batas angka buta huruf nasional sebesar 95 persen, karena sudah menembus angka 96 persen warga Jawa Barat yang bebas buta huruf. Hal itu diungkapkannya saat memperingati Hari Aksara Internasional ke-46 Tingkat Propinsi Jawa Barat, yang dipusatkan di Pantai Pelabuhan Ratu, Citepus, Kabupaten Sukabumi, Selasa (8/11) pagi.
     
    “Kita terus tekan setiap tahunnya, hasilnya penyandang buta aksara terus berkurang  sebesar 3 persen. Untuk itu dengan dukungan semua pihak, maka kita harus optimis pada akhir tahun 2012 Jawa Barat akan bebas buta aksara. Khususnya yang di bawah usia 30 tahun, kita fokus dan optimis dapat membebaskan mereka dari buta aksara,” tegas Heryawan di hadapan ratusan hadirin yang antusias memadati lokasi acara.
     
    Menurutnya, usia di bawah 30 tahun masih bisa menerima asupan ilmu yang menuntut mereka bisa membaca. Lagipula dengan rentang usia tersebut, tergolong produktif dan bisa diajak belajar dengan baik. Tentunya dukungan semua pihak terkait dengan menyediakan sarana belajar mengajar yang memadai. “Apalagi ke depan kita terus tingkatkan kemampuan daya serap sekolah dengan membangun banyak ruang kelas baru. Disamping itu peran swasta melalui program CSR agar terus difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat,” ujarnya.
     
    Saat ini, lanjut Heryawan, Pemerintah mulai meningkatkan pendidikan dasar bagi masyarakat dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Dengan demikian, diharapkan ke depannya masyarakat Jawa Barat mempunyai sumber daya manusia minimal lulusan SMU atau sederajat. Apalagi ke depan, juga sedang mengupayakan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), karena sifat pengajarannya yang praktis sehingga bisa langsung diterapkan di kehidupan nyata oleh para lulusannya.
     
    “Dulu perbandingannya, Sekolah Menengah Umum 70 persen dan Sekolah Menengah Kejuruan 30 persen. Saya harapkan ke depannya jumlah ini akan berbalik. Saat ini, posisinya sudah 60 persen untuk SMU dan 40 persen untuk SMK,” ungkap Heryawan Pemerintah provinsi, menurutnya, akan terus meningkatkan nilai anggaran untuk pendidikan, terutama untuk pemberantasan buta huruf dan pengembangan kapasitas dan kualitas SMK di Jawa Barat. Pemprov juga segera membangun 5.000 ruang kelas baru, dengan dana APBD ditambah 1000 kelas baru yang berasal dari CSR. Dan direncanakan menambah alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah hingga Rp1 triliun.
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus