Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Penerapan HAPs masih Perlu Kepastian Regulasi dan Hukum

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_34199.jpg

    BANDUNG - Guru Besar Hukum Udara dan Antariksa Ida Bagus Rahmadi Supancana mengatakan pemanfaatan HAPs dalam rangka pertahanan dan keamanan di daerah terluar terpencil serta perbatasan sudah dibahas sejak tahun 1996 lalu. 

    Namun menurutnya sampai saat ini masih belum bisa diterapkan karena masih banyak memiliki kekurangan meski juga memiliki banyak kelebihan yang dapat menggantikan keterbatasan infrastruktur komunikasi saat ini.

    "Teknologinya masih belum matang, memerlukan waktu pengoperasian yang lama karena teknologinya masih belum siap apalagi untuk kepentingan publik dan komersial," ujarnya dalam pertemuan forum Kemenkopolhukam di Hotel Trans Bandung, Senin (26/8).

    Disisi lain HAPs sangat menjanjikan dimasa mendatang, sebagai salah satu alat pemantauan real-time yang dapat dipakai untuk pertahanan dan keamanan hingga pengamatan cuaca. Apalagi pemantauan keamanan di pulau terluar dan daerah terpencil yang susah sinyal.

    "Masih butuh keberpihakan kebijakan, regulasi, hukum dana tentunya SDM, tentunya juga perhatian khusus terhadap aspek keamanan udara," tegas dia.

    Sementara itu Kusnanto Anggoro, Akademisi dari Universitas Indonesia menambahkan HAPs ini paling cepat dapat dicapai tahun 2045 mendatang, dengan berbagai syarat yang harus disiapkan.

    "Melihat kondisi saya ini, regulasi dan kesiapan teknologi masih sangat kacau, kebijakan juga masih belum sejalan. Lalu sampai kapan bisa mentolerir kondisi ini? Kekacauan ini harus bisa selesai 2024," tegasnya.

    Ia menegaskan diperlukan akselerasi agar tahun 2025 platform HAPs sudah disepakati secara nasional. Menurutnya jika HAPs dianggap sebagai solusi dari masalah yang dihadapi maka berbagai kendala yang menghambat harus segera diselesaikan.

    Pembicara ketiga dalam forum tersebut, Ketua Indonesia -ITU Concern Forum Eddy Setiawan menambahkan harus dilakukan segera terhadap penguatan Litbang HAPs nasional terutama bidang iptek. Kajian terkait kondisi lapisan stratosfer nasional juga harus dilakukan karena akan menjadi titik keberadaan HAPs agar tidak mengganggu penerbangan.

    "Perlu pula lakukan penguatan  regulasi penerbangan dan telekomunikasi untuk mencapai kebangkitan dan kemandirian industri komunikasi dalam negeri menuju Indonesia Unggul," tutupnya. Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus