Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Anggota Dewan Jabar ini Kritik Rencana Kenaikan Iuran BPJS

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_34293.jpg

    BANDUNG-Hasim Adnan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), menolak rencana pemerintah pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendatang. Menurutnya, dalih defisit keuangan BPJS Kesehatan, tidak lantas harus dibebankan kepada rakyat dengan menaikan iuran.

    Kritik tersebut dikemukakan Hasim setelah mencermati banyaknya respon negatif dari masyarakat yang ditemuinya. Beberapa pertemuan informal yang dilakukan dan pengamatan terhadap pemberitaan terkait isu rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hampir semuanya menolak dengan tegas.

    "Saya melihat sesuatu yang wajar bila masyarakat menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terlebih setelah saya cermati secara mendalam dan menelaah laporan BPJS Kesehatan yang dirilis awal tahun 2019, bahwa secara keseluruhan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan justru memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia", beber Hasim mengomentari aksi demo buruh yang berlangsung hari ini di depan DPRD Jabar, Rabu (4/9).

    Pernyataan Hasim di atas diperkuat dari hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI di tahun 2016, yang menunjukan bahwa kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai 289 triliun.

    "Awalnya saya penasaran dengan laporan yang berkembang bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran. Lalu saya coba cari-cari referensi yang bisa memperkuat sikap masyarakat yang menolak kenaikan iuran. Nah, ternyata di situs BPJS Kesehatan, malah dikatakan bahwa Program JKN-KIS memberi kontribusi positif pada perekonomian Indonesia", papar Hasim.

    Lebih lanjut, Hasim mengatakan, bila kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu dilakukan dalam rangka menutupi defisit anggaran yang diproyeksikan melambung menjadi 28,5 triliun pada akhir 2019 ini, maka pihak pengelola BPJS Kesehatan telah melakukan inkonsistensi dalam menyampaikan informasi kepada publik.

    Untuk diketahui, ribuan masa buruh melakukan aksi didepan gedung DPRD Jawa Barat. Buruh menolak rencana pemerintah menaikkan besaran iuran BPJS karena tidak sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan. jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus