Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Ledia, “Kaji Ulang Perdagangan Bebas”

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/Ledia_07_021.jpg

    JAKARTA-Wacana untuk membangun kerjasama perdagangan bebas Asia Pasifik yang mengemuka dalam KTT APEC memang tidak diamini oleh pemerintah Indonesia. Namun langkah penolakan ini harus segera ditindaklanjuti dengan evaluasi berbagai bentuk kerjasama free trade area (FTA) yang sudah ada serta melakukan penguatan pada industri dan kebijakan ekonomi di tanah air.

    Tengok saja kerjsama AFTA (Asean Free Trade Area) dan CAFTA (China-Asean Free Trade Area) yang sudah berjalan sejak 2010 lalu, sampai saat ini belum menunjukkan keuntungan yang signifikan bagi negara Indonesia, bahkan hanya memberi defisit perdagangan dan peningkatan angka pengangguran, jelas Ledia Hanafi Amaliah, dari Fraksi PKS DPR RI yang releasenya, Rabu (16/11) disampaikan ke redaksi jabarprov.go.id.

    Data Bank Indonesia (Mei 2009) menyebutkan pada 2006 Indonesia mengalami defisit sebesar 0,993 milyar dolar AS. Pada 2007, jumlahnya naik mencapai 2,708 milyar dolar AS. Bahkan pada 2008, angkanya meningkat tajam mencapai 7,898 milyar dolar AS. Selama 2009, kembali China menjadi negara pemasok barang impor nonmigas terbesar dengan nilai 12,01 milyar dolar AS. (BPS, 2010).

    “Dengan serbuan produk impor banyak industri kecil dan menengah di Indonesia yang tutup atau memangkas produksinya sejak berlakunya AFTA dan CAFTA. Ini berarti tergilasnya produk asli buatan Indonesia dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Ujung-ujungnya beban negara semakin berat karena angka pengangguran meningkat,” kata Ledia.

    Caleg FPKS dari dapil Bandung Cimahi ini mengakui, bahwa kerjasama perdagangan internasional sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan namun untuk memperoleh win-win solution dalam konsep perdagangan bebas, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama semestinya berangkat dari kesiapan dan kemampuan yang setara.

    “Untuk itu, pemerintah mau tidak mau harus melakukan tindakan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat sendiri. Selama industri kita belum mampu bersaing secara setara di pentas Internasional tidak perlu ragu untuk mengkaji ulang perjanjian yang ada dan membuat perubahan-perubahan,” tegas Ledia

    Ledia mencontohkan industri obat Indonesia yang sesungguhnya sudah mampu menghasilkan obat atau vaksin sesuai standar CPOB tetapi terganjal di prakualifikasi WHO sehingga hanya dapat digunakan di dalam negeri tetapi tidak bisa dijual ke pasar internasional. “Harus ada perhatian pemerintah untuk mengatasi soal ini karena ini merugikan kita secara nilai perdagangan.”

    Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah misalnya dengan memproteksi produk-produk yang sudah bisa dibuat oleh produsen lokal, menerapkan standar nasional secara ketat bagi produk nasional apalagi produk impor, membuat kebijakan yang memudahkan pelaku industri meningkatkan efisiensi biaya produksi, serta memperjuangkan produk asli Indonesia agar bisa menembus pasar Internasional, demikian saran Ledia.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus