Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pertimbangkan kenaikan cukai rokok

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita

    BANDUNG -  Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23% pada tahun 2020 mendapat beragam reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari Hasim Adnan yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. 

    Sebagaimana diberitakan, pemerintah memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok sebesar 23% yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Dengan begitu, harga jual eceran rokok pun naik menjadi 35%.

    Menurut pria yang juga Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini, rencana kenaikan cukai rokok perlu ditinjau ulang. Mengingat ada bahaya lain yang mungkin tidak diperhitungkan oleh pemerintah.

    "Saya perlu mengingatkan, meskipun pemerintah berdalih bahwa dengan menaikkan harga cukai rokok itu untuk mengurangi konsumsi, mengatur industrinya dan penerimaan negara, maka sesungguhnya pemerintah tengah mendatangkan bahaya lain," jelasnya.

    Lebih lanjut Hasim menegaskan, bahwa pemerintah tidak boleh abai terhadap bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan akibat kebijakan menaikkan tarif cukai hasil tembakau. 

    Hasim menunjukkan data yang dirilis Badan Litbangkes Kemenkes RI tahun 2018 yang memperlihatkan peningkatan terus terjadi dari jumlah perokok di Indonesia. Dari jumlah perokok di atas 15 tahun sebanyak 33,8 persen terdapat 62,9 persen perokok laki-laki dan 4,8 persen perokok perempuan. 

    Sementara bila kenaikan tarif cukai tembakau ditujukan untuk mengatur industri rokok, yang terjadi malah banyak yang gulung tikar. Hasim mengatakan bahwa sejak 10 tahun terakhir, data dari Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPS-I) melaporkan bahwa jumlah pabrik rokok yang masih bertahan tinggal menyisakan 754 pabrik. Padahal pada tahun 2006 jumlahnya mencapai 4.669 pabrik.

    "Nah, dengan gulung tikarnya ribuan pabrik rokok, berdampak pada tingginya angka PHK. Terbukti berdasarkan data dari Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) yang jumlah anggotanya berkurang sebanyak 32.729 orang selama enam tahun terakhir akibat PHK," tambah Hasim. Jo

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus