Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Di Raperda lingkungan Perlu Ada Ganti rugi

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/DSC_wagub-5496.jpg

    BANDUNG-Permasalah lingkungan sebenarnya bukan diperaturannya, tapi dipenegakkannya. Beberapa masalah yang sering ditangani BPLHD Jawa Barat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah dibawa kepenegak hukum. Namun ternyata, hasilnya P21. Pemerintah tidak bisa intervensi masuk langsung pada putusan pengadilan atau hukum.Kita hanya sebagai penyidik atau yang memperkarakan dan ini sudah kita lakukan.

    Soal banyak complein dari masyarakat tentang adanya pencemaran, kita harus lebih banyak berkoordinasi dengan penegak hukum, karena yang melaksanakan adalah penegak hukum, ungkap wagub, Senin (21/11) ketika diwawancara para wartawan usai sidang paripurna DPRD Prov. Jabar.

    Nanti diusulan dalam raperda akan lebih mendetail dimana isinya harus melibatkan penegak hukum, misalnya dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan agar mendapatkan hasil yang maksimal, sarannya.

    Wagub mencontohkan, perlunya ada klausul dalam raperda yang menyatakan kewajiban ganti rugi, jadi bukan klausul penjara saja.

    Saya menyatakan persetujuannya atas usulah raperda dari pihak DPRD tentang penegakkan hukum lingkungan, apalagi “sungai Citarum” sekarang dikategorikan sungai “terkotor”. Kita tidak bisa tinggal diam, demikian Wagub.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus