Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Gubernur, “e-Proc Significant Tingkatkan Efisiensi”

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gub11.jpg

    BALI-Manfaat implementasi e-Proc sangat signifikan, antara lain mendapatkan vendor yang lebih berkualitas, meningkatkan efisiensi, memudahkan pertanggungjawaban, memudahkan monitoring dan evaluasi, dan terutama menghindari korupsi. “Kunci sukses implementasi e-Procurement adalah komitmen pimpinan dengan memberikan dukungan kebijakan/regulasi, kelembagaan, personil, serta sarana dan prasarana. 

    Hal demikian dijelaskan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ketika menyampaikan pengalaman dalam penerapan e-Procurement atau e-Proc di Jawa Barat di even Asia and Pasific Conference on Electronic Government Procurement di Intercontinental Hotel Jimbaran Bali, Selasa (22/11) siang.

    Implementasi e-Procurement merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi yang saya tetapkan sejak tahun 2008 diawal menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat  dan pada saat peresmian LPSE 1 Juli 2008, mencanangkan bahwa pada tahun 2009, 75% pengadaan barang dan jasa harus menggunakan e-Proc”, ungkap Heryawan di hadapan 100 peserta dari 27 negara di wilayah Asia-pasifik saat  menyampaikan pengalaman penerapan e-Proc khususnya di Jawa Barat

    Menurut Heryawan proses tender secara elektronik memberikan kontribusi efisiensi anggaran.  Hal itu dibuktikan efisiensi yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar 18,73%, diantaranya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat  sebesar 18,11%, dan secaraNasional sebesar 16,52%. Pada tahun 2010 tingkat efisiensi sebesar 15,41%, diantaranya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 13,60%, dan secara Nasional sebesar 10,69%. Sedangkan pada tahun 2011, untuk paket yang telah selesai tingkat efisiensi mencapai 17,78%, diantaranya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 14,67%, dan secara Nasional sebesar 11,50%. Hal itu disampaikannya saat sesi ke-2 paparan terkait dengan strategi penerapan e-proc yang menghadirkan pembicara dari RRC dan Thailand.

    Keberhasilan tersebut, lanjut Heryawan  tidak terlepas dari dukungan stakeholders, baik akademisi maupun media massa yang mengkampanyekan penggunaan LPSE sebagai  bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. 

    Adapun strategi dalam implementasi e-Procurement antara lain: Membangun komitmen di antara para pimpinan unit kerja; Mempersiapkan regulasi, personil pengelola, dan sarana prasarana pendukung; Meningkatkan e-literacy kepada para pengguna; Kampanye publik di media massa; dan Monitoring secara rutin. LPSE Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu LPSE dari 293 LPSE yang tersebar di 32 provinsi di seluruh Indonesia, yang melayani 594 instansi. “Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memuji kinerja LPSE Jawa Barat yang dinilai berhasil,” demikian Gubernur Jabar.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus