Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Wagub Uu, Berbicara Soal Pengembangan Pesantren

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_34921.jpg

    BANDUNG – Pemerintah dan DPR RI telah menyetujui Undang-Undang Pesantren. Namun diperlukan peraturan turunan seperti Perpres dan pelaksanaan teknisnya agar undang-undang itu dapat segera dilaksanakan.
     
    Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang juga menjadi Panglima Santri dalam dialog publik bertema Santri dan Stigma Radikalisasi di Bandung Rabu (23/10).

    “Undang-undang pesantren sudah ada, jadi pesantren menginduk kepada undang-undang itu. Pemerintah harus segera membuat perpres , keputusan kementerian agama dan lainnya untuk segera melaksanakan amanat undang-undang tersebut,” tegasnya.

    Bahkan menurutnya, jika sudah ada undang-undangnya, maka sudah layak jika ada Menteri Khususs Pesantren. Uu pun menyatakan kesiapannya jika diminta menjadi Menteri Pesantren.

    “Harus ada Menteri Pesantren, kalau saya ditunjuk siap saja. Tapi kan hari ini sudah ditetapkan menteri-menteri dan tidak ada menteri pesantren,” ujarnya serius.

    Sementara itu Ketua ICMI Jawa Barat HM. Najib menambahkan sejak dahulu pesantren memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, ekonomi umat, pemberdayaan masyarakat, dakwah hingga pergerakan perjuangan kemerdekaan.

    “Tidak ada radikalisme lahir dari pesantren. Sebab memang pesantren itu ada untuk kemaslahatan umat,” jelasnya.

    Ia menegaskan radikalisme atau gerakan radikal jangan hanya menjadi stigma bagi Islam, sebab lebih banyak gerakan radikalisme itu berurusan dengan politik bukan agama. Kalau pun ada, yang melakukannyapun bukan hanya dari kelompok Islam namun agama lain pun melakukan hal yang sama.

    “Sekarang perlu ada upaya untuk meningkatkan toleransi dan menumpas radikalisme, demi NKRI,” tegasnya. JO

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus