Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Bimbingan Teknis Tingkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/bimtek-barjas-garut.jpg

    Untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka negara wajib memenuhi kebutuhan setiap warga melalui sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta hak sipil setiap warga atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Saat ini, kondisi pelayanan publik masih belum memenuhi kebutuhan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu disebabkan ketidaksiapan elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas, serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

    Demikian disampaikan Sekda Kab. Garut H. Iman Aliraman, SH, M.Si. pada Acara Pembukaan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa bagi Para Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di Ruang Rapat Bappeda, Senin, (28/11). Hadir Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Ir Jamaludin Abubakar, M.Sc. Kegiatan dilaksanakan Senin dan Selasa, tanggal 28 dan 29 Nopember 2011.

    Lanjut Sekda, Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Garut, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang memadai guna menjawab berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

    Melalui Bimbingan Teknis, para pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran diharapkan dapat memenuhi ketentuan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang terakhir diubah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, serta Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 027/824/SJ tanggal 16 Maret 2011, yang menyatakan bahwa pengguna anggaran bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Berdasarkan Permendagri dan Surat Edaran tersebut, maka para pengguna anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta para kuasa pengguna anggaran di lingkungan SKPD wajib memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa yang merupakan bukti kompetensi sebagaimana dipersyaratkan pasal 12 ayat 2 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.

    Kepada seluruh peserta, Sekda meminta agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, setiap tahapan kegiatan dengan seksama, baik dari sisi teknis maupun norma yang mengatur standar prosedurnya. Kesungguhan para peserta dalam kegiatan merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus