Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berita

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Pemprov. Jabar Peringati Hari Bhakti PU Tahun 2011

    https://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gedung_sate-ey.jpg

     

    Sehubungan dengan diperingatinya Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) setiap tanggal 3 Desember, maka Pemprov. Jabar, pada (3/12) tahun 2011 memperingati Hari Bersejarah tersebut dengan Upacara Bendera, dengan Irup Lex Laksamana, bertempat di Halaman Gedung Sate.
     
    Dalam upacara yang berlangsung kurang lebih 30 menit, nampak hadir pimpinan OPD di lingkungan Pemprov. Jabar dan para pegawai di lingkungan Pemprov. Jabar. Dalam rangkaian upacara dibacakan sambutan tertulis Menteri PU, Djoko Kirmanto oleh Irup. Djoko, dalam sambutannya memaparkan tema peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum tahun 2011, yaitu “Dengan Semangat Sapta Taruna Kita Laksanakan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman“.Melalui tema ini Saya mengajak seluruh jajaranPekerjaan Umum baik di pusat maupun di daerah danseluruh unit kerja Kepala Dinas, Kepala Balai serta Kepala Satuan Kerja agar tetap konsisten untuk menjadikan 3 Desember sebagai momentum pemacusemangat dan pengabdian kita dalam melanjutkanpembangunan yang akan memasuki akhir tahunketiga dari Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional kedua 2010-2014.
     
    Tema peringatan Hari Bhakti ini diharapkan dapat menjadi  penggerak  untuk mengaktualisasikan semangat perjuangan para Sapta Taruna untuk tetap bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepatdalam penyelenggaraan infrastruktur PU danPermukiman yang penuh tantangan di masa mendatang untuk mensukseskan programPemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,membuka kesempatan kerja lebih luas lagi,meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kita, dansekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upayapelestarian lingkungan hidup.
     
    Dari sebelas Prioritas Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu ke II, Presiden menetapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola sebagai prioritas pertama. Hal ini menunjukkan betapa penting nya penataan birokrasi untuk mewujudkan agenda besar:menuju Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Sejalan dengan tuntutan tersebut, jajaran birokrasi Kementerian PU dituntut bekerja yang makin efektif dan efisien, dapat mempercepat tercapainya pemerintah yang bersih-berwibawa, dan bertekad memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
     
    Tuntutan berikutnya, jajaran aparat PU dituntut berperilaku sebagai pelayan publik yang andal,baik langsung sebagai pemerintah ataupun melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Sebagai langkah awal, yang penting dilakukan dalam memperbaiki birokrasi adalah menata kembali “business process” dalam Kementerian PU. Penataan ini sudah tentu tidak mulai dari titik nol tetapi bergerak dari tingkat capaian kondisi yang sudah ada yang kemudian diperbaiki secara bertahap dan terus menerus, dalam suatu rencana kerja (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum.
     
    Selanjutnya agar Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PU memiliki substansi yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi Kementerian PU serta memiliki kekuatan komitmen yang tinggi, maka Kementerian PU membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas menyusun dan mensosialisasikan Road Map Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai, baik yang bertugas di pusat maupun di daerah.
     
    Tim Reformasi Birokrasi ini juga bertugas memfasilitasi,memonitor dan mengevaluasi bagaimana kemajuan pelaksanaan reformasi di Kementerian PU. Pada bulan Agustus yang lalu Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun dan mengusulkan Road Map Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
     
    Upaya penyusunan Road Map itu sendiri sudah merupakan wujud dari komitmen kita yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi.  Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi tersebut, maka agenda reformasi akan mengarahkan dan membimbing pada fokus pada sembilan area perubahan, sekaligus mendorong proses perubahan perilaku organisasi dan individu di dalam Kementerian PU.
     
    Area program utama yang harus dilaksanakan, ungkap Djoko  tersebut mencakup; (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan, (3) Penguatan dan Penataan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan, (7) Penguatan Akuntabilitas, (8) Peningkatan Pelayanan Publik dan (9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kesemua program tersebut dilaksanakan secara bertahap, sinkron, terintegrasidan berkesinambungan.
     
    Dalam menyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, Kementerian PU mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010. Pemerintah telah menetapkan visi Reformasi Birokrasi Indonesia 2025 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yang menggambarkan telah berjalannya suatu pemerintahan yang professional, berintegritas tinggi dan demokratis yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
     
    Untuk membangun tingkat kepercayaan atau“Confidence Building” dalam menjalankan agenda reformasi, maka Kementerian PU telah menetapkan tiga program Quick Wins yaitu; pertama bidang jalan mengenai penerapan pelayanan preservasi jalan dengan target kinerja penambalan lubang palinglama lima hari pada ruas Jalan Nasional Pantura Cikampek – Semarang; kedua bidang Litbang yaitu Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik atau disingkat PULSA dengan produk,waktu dan biaya pelayanan yang terukur; serta yang ketiga adalah bidang pengawasan yaitu Operasionalisasi Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kegiatan Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa
    Kementerian PU di kawasan Pantura Jawa.
     
    Ketiga Program Quick Wins tersebut diharapkan harus sudah terlihat hasilnya pada tahun pertama pelaksanaanReformasi Birokrasi. Untuk bidang lainnya Kementerian PU juga merencanakan program Fast Track yang memiliki potensi untuk menjadi inisiasi bagi program besar agenda Reformasi Birokrasi lainnya, yaitu; Penerapan Sistem Keterpaduan dan Keserasian Program Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional untuk Pulau Jawa,   derenisasi Pengelolaan Irigasi Saluran Sekunder Barugbug Jatiluhur,Penerapan ISO pada Proses Pengadaan Pegawai, Percepatan Pelayanan IUJK Asing, Penerapan Standar Pelayanan Jalan Tol yang berorientasi pengguna jalan, dan Pemetaan dan Regionalisasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
     
    Berkaitan dengan program percepatan perbaikan birokrasi tersebut, Kementerian PU sebenarnya telah memiliki sistem tata laksana unggulan, terutama pengembangan penerapan e-government, yang juga merupakan salah satu faktor penentu pelaksanaan reformasi birokrasi. Contohnya adalah penggunaan sistem e-procurement, e-monitoring dan erecruitment pegawai baru yang akan terus ditingkatkan, baik kualitas maupun cakupannya untuk mendukung manajemen kinerja dan transparansi dilingkungan Kementerian PU.
     
    Kedepan, ujar Djoko  penerapan egovernment harus dikembangkan lagi pada area management lainnya seperti untuk mengakomodasi partisipasi publik serta keperluan-keperluan kolaborasi antar-lembaga dan pemangku kepentingan
           
           

    Berita Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus